PWMU.CO – Atasi tumpang tindih pada penataan institusi pertahanan dan keamanan, calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan tegas menyampaikan argumennya: presiden yang harus membereskannya.
Hal tersebut diungkap Ganjar dalam debat ketiga Capres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan Jakarta, Ahad (7/1/2024) malam. Debat ke-3 pasangan calon presiden ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
”Membereskan yang tumpang tindih dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan, siapa dia? Pemimpin tertinggi, presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang mengurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah coastguard,” kata Ganjar
Setelah itu, Ganjar menerangkan, ”Ketika kita berbicara tentang keamanan dan tumpang tindih maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi Indonesia yang lain yang membutuhkan, katakan bantuan dari TNI, maka di situlah kemudian on call, mereka, ‘kami butuh bantuan’ maka dibantu.”
Selain itu, menurut Ganjar juga perlu peran pemerintah daerah Forkopimda. Jadi tidak hanya pusat saja yang boleh mengurus semuanya.
“Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkopimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi daerah diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, mesti kita lakukan,” imbuhnya.
Ganjar menambahkan, seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi hanya perlu dua hal. Yaitu harmonisasi dan sinkronisasi. Jika tidak ada keputusan maka pemimpin tertinggi yang harus berani mengambil keputusan itu, sehingga permasalahan tumpang tindih yang tidak ada hentinya, harus diselesaikan di meja presiden.
Kalau seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi satu perlu harmonisasi, sambung Ganjar, perlu sinkronisasi. “Pada tingkat tidak ada keputusan maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya diselesaikan di meja presiden,” jelas pasangan Cawapres Mahfud MD itu.
Dia akhirnya menegaskan, “Apapun dalam konteks eksekutif maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan, kecuali kita mesti bicara kepada DPR maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif.” (*)
Penulis Nabillah Amira Firdausi Coeditor Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni
