PWMU.CO – Aisyiyah mendorong Pemilu 2024 inklusif. Tri Hastuti MSi, Sekretaris Umum (SEKUM) Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, menyampaikannya di Pengajian Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertema ‘Muhammadiyah dan Pemilu 2024’, Jumat (26/1/2024) malam. Kajian ini disiarkan secara online melalui kanal Youtube Tvmu.
Tri mengungkap sebabnya. Yakni penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus memberikan akses yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dengan semua keragaman identitas yang dimilikinya. “Hal ini untuk memastikan Pemilu 2024 dilakukan dengan prosedur yang baik, betul-betul bisa memberikan hak politik pada semua orang warga negara Indonesia yang memang memiliki hak pilih,” ujarnya.
Adapun dalam pelaksanaan Pemilu sampai 2024 ini, lanjut Tri, makna inklusif sebagian besar masih tertuju pada kelompok rentan penyandang disabilitas. “Nah, kelompok penyandang disabilitas ini pun juga masih pada kelompok penyandang disabilitas netra. Padahal disabilitas itu banyak sekali,” ungkapnya.
Oleh karena itu, di 2024 ini kata Tri, harapannya akan menjadi referensi atau pijakan pelaksanaan pemilu ke depan. “Bahwa pemilu di Indonesia adalah pemilu yang inklusif!” tegas Tri.
Ini artinya merangkul semua kelompok marginal atau rentan. Misalnya, masyarakat di daerah terpencil, perempuan yang buta huruf, lansia, ibu hamil, menyusui serta pekerja migran. Harapannya akan menjadi perhatian yang serius bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah pemerintah. Sehingga semua orang dengan keragaman kondisi itu tadi bisa melaksanakan hak pilihnya.
Tri mencontohkan, “Saudara-saudara kita penyandang disabilitas kan harusnya memiliki form C3 gitu ya sebagai surat pernyataan mendapat pendamping pemilih. Seringkali saudara-saudara kita penyandang disabilitas tidak tahu bahwa memiliki hak untuk mendapatkan pendamping. Nah ini seringkali belum dilakukan. Oleh karena itu, Aisyiyah mendorong bagaimana pemilu itu juga memperhatikan pada kelompok-kelompok disabilitas!”
Saat ini KPU menyatakan tersedia kertas suara braile. Itu pun juga tidak tersedia di semua TPS. Jadi, Tri menyarankan, harus memastikan dengan pendataan di awal terlebih dahulu. “Misalnya di TPS tersebut ada berapa kelompok menyandang disabilitas dengan keragamannya,” ujarnya.
Baca sambungan di halaman 2: Mudah Diakses
Mudah Diakses
Bagi pengguna kursi roda, Tri juga mengimbau agar penyelenggara mepastikan TPS aksesibel sehingga mudah untuk menuju ke bilik suara. Juga termasuk kepada lansia.
“Saat ini saya kira jumlah lansia di Indonesia juga cukup besar. Nah, apakah juga sudah diidentifikasi ada lansia-lansia kita yang perlu perawatan menahun dan tidak bisa meninggalkan tempat? Apakah sudah diidentifikasi bagaimana mereka akan dengan nyaman untuk bisa melaksanakan hak politiknya?” tanyanya retorik.
Tri pun menegaskan, “Saya kira satu-dua orang pun sangat berharga sekali untuk bisa dipastikan oleh penyelenggara Pemilu sehingga prosedur-prosedur penyelenggaraan pemilu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa harus jurdil itu juga betul-betul adil untuk semua.”
Selain itu, bagaimana ibu hamil-ibu menyusui mendapatkan prioritas. “Bagi yang membawa anak-anak, Apakah ada tempat bermain untuk anak-anak? Karena harus antre lama. Hal-hal seperti itu kelihatannya dianggap tidak penting tapi ini sebenarnya menjadi salah satu tolok ukur apakah sebenarnya pemilu itu aksesibel dan akomodatif untuk kelompok-kelompok yang rentan dan Marginal tadi,” terangnya.
Termasuk saudara-saudara dan anak-anak di lapas, yang berhadapan dengan hukum. “Apakah hak politiknya juga betul-betul terpenuhi? Termasuk, misalnya mereka tahu betul siapa orang-orang yang akan dipilih?” tanyanya retorik lagi.
Ketika bicara tentang pemilu yang inklusif, Tri mangatakan Aisyiyah juga mendorong bersama dengan kelompok masyarakat yang lain, termasuk pekerja migran yang ada di luar negeri. “Saya kira berita-berita saat ini bagaimana biasanya pemilu di luar negeri itu dilakukan sebelum pelaksanaan hari-h pemilu di Indonesia. Biasanya hanya dibuka hari Sabtu sementara jaraknya jauh-jauh. Apakah itu aksesibel? Harus menjadi perhatian,” imbuhnya.
Tri kembali menekankan, sebenarnya pesan ini untuk penyelenggara pemilu. Sehingga betul-betul penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu inklusif. “Artinya bisa memberikan akomodasi yang layak, aksesibel bagi semua masyarakat yang memiliki hak politiknya. Itu menjadi sangat penting sekali karena semuanya dilindungi oleh undang-undang,” kata Tri. (*)
Penulis Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni