PWMU.CO – Review Program PDM Gresik di Silaturahmi dan Halalbihalal disampaikan Sekretaris PDM Gresik Yusuf Diachmad Sabri ST MBA di Hal Sang Pencerah Universitas Muhammadiyah Gresik, Ahad (5/5/2024).
Sabri sapaan akrabnya menyampaikan review program kerja dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik. “Program Umum sebagai amanah Musyda kemudian dijabarkan ke majelis per bidang atau unsur pembantu pimpinan (UPP),” tuturnya.
Sebelum melanjutkan pemaparannnya, Sabri meminta maaf kepada para tamu undangan. “Maaf bapak ibu, acaranya jadi gabungan ya halalbihalal ya raker, biar hemat. Hehe,” ungkapnya yang disambut tawa.
Dia lalu menjelaskan di PDM Gresik telah memetakan programnya menjadi dua, yaitu program umum dan program strategis. Program umumnya meliputi: penguatan ideologi organisasi (dakwah dan kaderisasi); penuntasan database warga muhammadiyah berbasis cabang dan ranting (potensi SDM); pengolahan database masjid dan mushola (ruang dan basecamp); perbaikan system informasi dan komunikasi dalam menanggapi isu-isu strategis (manajemen organisasi) dan integrasi/konsolidasi Lazismu dan tata Kelola AUM (faktor pendukung).
Selain lima program umum tersebut Sabri juga menyampaikan program strategis sebagaimana amanat Musyda XI PDM Gresik yaitu jihad ekonomi, pembentukan KBIH, penuntasan sertifikasi aset, pendirian sekolah tilawah dan rintisan dana abadi.
Dia memaparkan progres sekaligus review kinerja Majelis dan Lembaga yang diawali dari Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal (PNF) hingga terakhir Badan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba atau BPPN. Berikut review Program PDM Gresik
Majelis Dikdasmen dan PNF
Terdapat 23,75% sekolah Muhammadiyah baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLB yang siswanya kurang dari 60; 60% pada rentang 60-300 siswa dan 16,25% sekolah dengan siswa diatas 300.
2024 ditargetkan untuk sekolah yang masih termasuk pada bagian 23,75% dapat bergeser menambah persentase siswa diatas 60-300. Serta PDM Gresik berupaya menerapkan rintisan sekolah binaan dan tata aturan kepala sekolah lintas cabang.
Lembaga Pengembangan Pesantren
Penyusunan database pesantren, penguatan legalitas, penyusunan program dan pengelolaan serta analisa kendala menjadi konsen utama. PDM Gresik juga akan memfokuskan permasalahan sehingga dalam proses penyusunan model dan studi banding bisa fokus pada penyelesaian masalah.
Lembaga Pengembangan Cabang, Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCR-PM)
Selain KATAM, pada bagian ini Sekretaris PDM Gresik juga memberikan gambaran pengelolaan masjid yang perlu dipikirkan. Sehingga pengembangan masjid tidak cukup dengan membesarkan tetapi juga mengkondisikan jamaah untuk beribadah di masjid. Termasuk penataan ZIS dan keuangan.
Majelis Tabligh
Penataan Mubaligh dari prespektif Struktural, Administratif, Ideologis atau Biologis. Serta melakukan pemetaan perkembangan dakwah Muhammadiyah.
Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh (LPHU)
Saat ini PDM Gresik tengah melaksanakan proses pembimbingan Haji yang langsung dibimbing oleh Ketua PDM Gresik.
Lazismu
Progres tim AdHoc LAZISMU dalam merumuskan kendala, mencari solusi dan sistim kontrol di internal Muhammadiyah (Lazismu PDM dan KLL) dan target 2024. Serta perlu diberikan survey kepuasan pelanggan terhadap kinerja Lazismu, sebagai acuan peningkatan layanan tahun 2024.
Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI)
Mencari solusi berkenaan dengan minimnya minat pada model perkaderan formal. Serta system follow up yang efektif terkait dengan jenjang karir dan perilaku kader di AUM. MPKSDI juga perlu mengagendakan pertemuan berkala ortom dengan PDM.
Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi (MPID)
Penyusunan database warga Muhammadiyah Gresik dan pemetaan target tahun 2024.
Majelis Tarjih dan Tajdid
Sosialisasi produk/fatwa yang dihasilkan Tarjih sangat penting dan ditunggu oleh warga Muhammadiyah Gresik. Sehingga Tarjih lebih aktif merespon kebutuhan di Warga persyarikatan, Majelis ini juga perlu bersinergi dengan Lembaga Halal dan MPKU terkait SIRSMA (Standard Islami Rumah Sakit Muhammadiyah –Aisyiyah).
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP)
Selain berkaitan dengan politik, LHKP juga perlu merespon kebijakan-kebijakan lainnya. Menganalisa dampak dan manfaatnya.
Lembaga Dakwah Komunitas (LDK)
Melakukan pemetaan sasaran dakwah untuk menentukan model dakwah yang sesuai. Menyusun target dakwah komunitas di tahun 2024.
Majelis Pemberdayaan Wakaf (MPW)
Pendataan ulang aset dari tiap PCM, berapa yang telah maupun yang belum tersertifikasi atas nama persyarikatan hingga 2023. Selanjutya target untuk penuntasan sertifikat di tahun 2024.
Badan Wakaf Tunai (BWT)
Progres pengurusan dokumen nadhir, pelaksanaan sosialisasi wakaf tunai dan wakaf produktif, serta perkembangan kebun wakaf dan kendalanya.
Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)
Mengawal komunikasi Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah untuk dapat saling bersinergi. Sehingga dapat menjalin kolaborasi dan saling belajar untuk sama-sama berkembang.
Lembaga Pembainaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK)
Melaksanakan sosialisasi LPPK ke PCM serta melakukan follow up implementasi. Beberapa UPP dan AUM telah diaudit oleh LPPK, sehingga perlu pembaharuan target di tahun 2024.
Majelis Lingkungan Hidup (MLH)
Membentuk dan merawat kader lingkungan. Melakukan sinkronisasi program MLH dengan DLH Gresik.
Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) dan Muhammdiyah Disaster and Management Center (MDMC)
Pengurangan Risiko Bencana dan sejauh mana pembuatan data base potensi bencana serta cara penanggulangan. Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana, pendataan jumlah dan sebaran personil dalam rangka sinergi dengan ortom, mitra dan Pemkab.
Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH)
Perlu Menyusun jurnal penanganan kasus yang memiliki kemiripan menyangkut AUM guna menjawab akte pendirian, SK Kemenkum HAM dll sehingga menjadi pembelajaran bersama.
Muhammadiyah Development and Training Center (MDTC)
Pendataan kunjungan ke bumi perkemahan MDTC dan target di tahun 2023. Mematangkan konsep jangka menengah dan teknis pencapaian.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM)
Pendataan dan pemberdayaan UMKM. Mecetak kader MPM.
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO)
Publikasi hasil diskusi tentang seni, olah raga dan pemahamannya di Muhammadiyah berkolaborasi dengan tarjih. Pendataan Pelatih Senibudaya dan Olah raga dengan kriterianya.
Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP)
Diharapkan update rutin dari MEBP ke PDM atas progres, kendala dan target realisasi program. Penetapan Periode Update dan sistim update progress, kendala dan rencana.
Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPHKH)
Mendata produk UMKM warga Muhammadiyah yang sudah tersertifikasi halal. Serta target di tahun 2024.
Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS)
Mendata LKSA yang belum dan sudah terdaftar di Dinsos hingga 2023 dan target yang akan terdaftar tahun 2024.
Badan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (BPPN)
Sabri menjelaskan beberapa programnya ialah sosialisasi dengan pemutaran film, release makanan dan minuman yang disinyalir mengandung narkoba ke sekolah.
“Penting pula memberikan penjelasakan gejala awal dampak narkoba kepada orangtua dan guru kordinasi dengan Dikdasmen PNF serta membuka posko pengaduan narkoba berkordinasi dengan PDA,” katanya. (*)
Penulis Fatma Hajar Islamiyah. Editor Ichwan Arif.
