PWMU.CO – Pengukuhan Jatam Kabupaten Blitar berlangsung di aula Gedung Dakwah Muhammadiyah di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok, Kamis (23/5/2024).
Jatam adalah Jamaah Tani Muhammadiyah yang dibentuk oleh PDM Kabupaten Blitar dan dikukuhkan oleh Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (MPM PWM Jatim).
Pengurus Jatam Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar Nomor: 035/KEP/III.0/D/2024 tentang Pengesahan Pengurus Jamaah Tani Muhammadiyah Daerah Kabupaten Blitar masa Jabatan 2022-2027.
Terpilih Ir Suratman sebagai ketua, Ismail SPd dan Luqman Hakim sebagai wakil ketua, Agus Prawoto Hanafi SAg sebagai sekretaris, dan Joko Umar Ma’ruf sebagai bendahara.
Di sela acara pengukuhan Jatam diadakan pelatihan pembuatan pupuk organik oleh Ganjar Adhywirawan Sutarjo, Wakil Ketua MPM PWM Jatim dan Ilmam Zul Fahmi dari Fakultas Pertanian dan Peternakan UMM.
Peserta yang mayoritas bermata pencaharian petani antusias mengikuti pelatihan pembuatan pupuk.
Solikhin dari PCM Kesamben menyampaikan, memproduksi pupuk organik penting bagi petani. Ini untuk memutus rantai ketergantungan terhadap ketersediaan pupuk kimia.
Menurutnya, hal tersebut memberikan kesempatan bagi petani untuk mandiri menyediakan pupuk yang harganya suka melambung saat musim tanam.
Langsung Kerja
Ketua PDM Kabupaten Blitar Sigit Prasetyo menyampaikan, pengukuhan Jatam tidak boleh hanya berhenti setelah penyerahan Surat Keputusan (SK) dan struktur kepengurusan terbentuk.
Tetapi harus dilanjutkan dengan berbagai kegiatan yang langsung berdampak secara ekonomi kepada jamaah serta warga Muhammadiyah secara luas.
Ketua MPM PWM Jatim Lutfi J Kurniawan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan pengukuhan Jatam karena menjadi momentum kebangkitan Jamaah Tani Muhammadiyah.
”Kebangkitan dan kepeloporan telah menjadi karakter utama dalam Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana telah dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan di kampung Kauman Yogyakarta pada tahun 1912,” katanya.
Lutfi mengatakan, pemberdayaan memiliki fungsi untuk melakukan panyadaran akan pentingnya akses terhadap berbagai kebijakan. Mulai dari kebijakan eknomi, kebijakan politik termasuk dalam konteks ini adalah kebijakan pada sektor pemenuhan kebutuhan pangan sampai pada fase mampu berswasembada.
Kerja pemberdayaan juga harus mampu membangun komunikasi strategis dengan stakeholders, misalnya dalam persoalan tata niaga pupuk dan hasil panen yang selama ini terkesan masih banyak praktik monopoli oleh kelompok tertentu.
Lutfi mengatakan, aktivitas pendampingan dan kerja-kerja pemberdayaan harus berimplikasi secara ekonomi.
”Hal ini juga selaras dengan milestone Persyarikatan Muhammadiyah, yakni jihad ekonomi. Dalam aktivitas pemberdayaan ini, MPM PWM Jatim berkomitmen untuk terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem yang progresif dan berkelanjutan, fastabiqul khairat,” ujarnya.
Penulis Hutri Agustino Editor Sugeng Purwanto
