Tapera dan Potensi Kumpulan Dana yang Fantastis

Tapera dan Potensi Kumpulan Dana yang Fantastis; Oleh Kumara Adji Kusuma Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali tuai kontroversi. Dalam dua minggu terakhir, setelah isu pelarangan publikasi jurnalisme investigasi, langsung disusul kontroversi terbaru: terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Peraturan yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 langsung menuai protes dari banyak kalangan, dari buruh hingga akademisi.

Program pemerintah Tapera ini sebelumnya pernah diajukan dan ditolak. Yakni, pada tiga dekade lalu, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peraturan tersebut, dinilai tidak win-win solution terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kementerian keuangan kala itu Chatib Basri sependapat dengan argumen RUU Tapera harus diikuti dengan adanya program pemerintah untuk membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki akses terhadap perumahan. Tetapi skemanya harus ‘win-win’, MBR memperoleh akses rumah yang tidak memberatkan, di sisi lain tidak menimbulkan risiko fiskal yang tinggi dalam jangka panjang.

Tapera bertujuan mengumpulkan dan menyediakan dana berbiaya rendah dengan durasi panjang demi mendukung pembiayaan perumahan. Gaji pekerja akan dipotong untuk Tapera baik bagi pekerja di lingkup pemerintahan, swasta, maupun mandiri.

PP Tapera menyebutkan bahwa pekerja akan dikenakan potongan gaji sebesar 2,5 persen untuk Tapera, sementara pemberi kerja menanggung 0,5 persen. Bagi pekerja mandiri, potongan penuh sebesar 3 persen. Potongan ini diterapkan langsung dari penghasilan para pekerja tersebut. Catatan pentingnya, bahwa sifat kepesertaan Tapera adalah wajib. Dana yang sudah dikumpulkan bisa diambil saat pensiun.

Potensi dana Tapera

Pada tahun 2023, jumlah pekerja di Indonesia mencapai 139,85 juta orang. Pekerja tersebut terdiri dari beberapa kategori berdasarkan sektor pekerjaan dan status pekerjaan:

Pekerja Formal dan Informal:
Pekerja di sektor formal berjumlah sekitar 39,88 persen dari total pekerja, sementara pekerja di sektor informal berjumlah sekitar 60,12 persen (BPS) (Validnews).
Pegawai Pemerintahan:
umlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia mencapai 4,28 juta orang, yang mayoritas merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan jumlah 3,79 juta orang (Databoks).
Pekerja Mandiri:
Pekerja dengan status berusaha sendiri mencakup sekitar 20,67 persen dari total pekerja (Validnews).
Sektor Swasta:
Berdasarkan sektor pekerjaan, lapangan kerja terbesar di Indonesia adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (29,36 persen), diikuti oleh perdagangan besar dan eceran (18,93 persen) serta industri pengolahan (13,58 persen) (Validnews).

Untuk menghitung jumlah uang yang terkumpul jika penghasilan total seluruh pekerja di Indonesia dipotong 3%, kita memerlukan data tentang total penghasilan tahunan dari seluruh pekerja di Indonesia.

Dari data yang tersedia, kita mengetahui bahwa pada tahun 2023, jumlah pekerja di Indonesia adalah sekitar 139,85 juta orang (Data Indo for Decision).

Jika kita asumsikan rata-rata pendapatan bulanan seorang pekerja di Indonesia adalah Rp 4 juta (ini adalah asumsi untuk kemudahan perhitungan; angka sebenarnya mungkin berbeda berdasarkan sektor dan jenis pekerjaan), maka pendapatan tahunan adalah Rp. 4.000.000,- × 12 bulan = Rp. 48.000.000,- per tahun

Jumlah Total Pendapatan Tahunan Semua Pekerja di Indonesia sebesar 139.850.000 × Rp. 48.000.000,- = Rp. 6.713.280.000.000.000,- per tahun

Dengan Potongan 3% dari total pendapatan tahunan semua pekerja maka diketahui Rp. 6.713.280.000.000.000,- × 0.03 = Rp. 201.398.400.000.000,- per tahun

Jadi, jika penghasilan total seluruh pekerja di Indonesia dipotong 3 persen, jumlah yang terkumpul dalam satu tahun adalah sekitar Rp. 201,,398 triliun.

Tapera dan IKN

Ini adalah jumlah yan sangat fantastis. Tentu orang akan langsung membandingkan dengan Total investasi yang dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia diperkirakan mencapai Rp 466,98 triliun. Dana ini akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi swasta, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) (Kompas.com) (Katadata).

Sebagian besar dana, sekitar 80 persen, diharapkan berasal dari sumber non-APBN seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung dari investor swasta, baik domestik maupun internasional. Pemerintah telah menargetkan untuk mendapatkan komitmen investasi sekitar Rp 100 triliun hingga akhir tahun 2024 (Katadata).

Tidak heran jika kemudian muncul kecurigaan masyarakat bahwa dana Tapera akan diinvestasikan ke IKN.

Menariknya, Tapera jika kita lihat dalam google translate, maka kita akan temukan berberapa makna dalam beberapa bahasa. Tapera dalam bahasa inggris artinya lancip dalam bahasa indonesia. Tapera dalam bahasa amerika latin berarti abandoned house rumah yang terbengkalai/ditinggalkan.

Apakah tapera menjadi benda lancip yang menghunjam ke dada setiap pekerja indonesia? Ataukah nantinya IKN akan menjadi “rumah”yang terbengkalai karena dana Tapera yang dibatalkan oleh rakyat? Wallahu’alam. (*)

Referensi