Muhammad Syahrullah (Foto: PWMU.CO)
Muhammad Syahrullah. SR – Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang
PWMU.CO – Indonesia tengah berpacu menuju visi besar “Indonesia Emas 2045” dengan ambisi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Namun, tantangan reformasi institusi dan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problematika struktural yang menghambat laju pembangunan.
Memasuki tahun 2024, Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% (Bank Dunia, 2023). Meskipun angka ini menunjukkan resiliensi ekonomi, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. Tingkat kemiskinan 9,54% (Maret 2023) dan angka pengangguran terbuka 5,32% (Agustus 2023) menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.
Reformasi institusi menjadi langkah krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan serius, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara (Transparency International, 2023). Reformasi birokrasi juga perlu diprioritaskan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Indonesia perlu fokus pada beberapa sektor strategis:
1. Pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan ekonomi digital. Kontribusi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$146 miliar pada tahun 2025.
2. Transformasi sektor pertanian melalui adopsi teknologi dan peningkatan nilai tambah. Sektor ini menyumbang sekitar 13,28% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022.
3. Pengembangan energi terbarukan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Indonesia menargetkan 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Human Capital Index (HCI) Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,54.
Untuk mewujudkan reformasi institusi dan pembangunan ekonomi yang inklusif, beberapa langkah strategis perlu diimplementasikan:
1. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Akselerasi reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan regulasi.
3. Pengembangan ekosistem inovasi melalui kolaborasi triple helix (pemerintah, akademisi, dan industri).
4. Revitalisasi sektor pertanian melalui penerapan pertanian presisi dan pengembangan agro-industri.
5. Percepatan transisi energi melalui insentif fiskal dan non-fiskal bagi pengembangan energi terbarukan.
6. Reformasi kurikulum pendidikan dengan penekanan pada keterampilan abad 21 dan literasi digital.
7. Penguatan sistem jaminan sosial dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi.
8. Pengembangan infrastruktur digital yang merata, termasuk perluasan jaringan 5G dan fiber optic.
9. Penguatan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi asing dan memperluas akses pasar ekspor.
10. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Implementasi langkah-langkah tersebut sejalan dengan beberapa poin Sustainable Development Goals(SDGs), antara lain SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 10 (Reduced Inequalities), dan SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).
Tantangan utama dalam implementasi reformasi institusi dan pembangunan ekonomi adalah koordinasi antar-lembaga dan konsistensi kebijakan. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan serius. Diperlukan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas dari pemerintah pusat, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Peran aktif masyarakat sipil dan media dalam mengawal proses reformasi sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan. Pengembangan platform partisipasi publik berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Sektor swasta juga memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi. Kolaborasi public-private partnership (PPP) perlu diperkuat, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor strategis. Insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan mendukung pencapaian SDGs perlu ditingkatkan.
Dalam konteks global, Indonesia perlu memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global. Pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah produk ekspor menjadi prioritas. Diplomasi ekonomi yang proaktif diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN.
Dengan langkah-langkah strategis yang tepat dan implementasi yang konsisten, visi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 bukanlah sekadar mimpi, melainkan tujuan yang realistis dan dapat diwujudkan. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun fondasi yang kuat bagi Indonesia Emas 2045.
Editor Teguh Imami
