PWMU.CO – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju. Muhadjir menjelaskan, upaya pembangunan telah dilakukan pemerintah meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
Hal ini disampaikannya saat mengisi Kuliah Umum Program Pendidikan Reguler Angkatan LXVI (angkatan ke-66) dan LXVII (angkatan ke-67) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tahun 2024, dengan tema “Kinerja Kabinet Kerja dan Proyeksi Indonesia ke Masa Depan”, di Gedung Lemhannas, Jakarta, pada Selasa (30/7/2024).
“Dari segi pembangunan manusia, pemerintah telah melakukan intervensi sejak dini, mulai dari prenatal mengintervensi gizi pada ibu supaya anak-anak terlahir sehat, sampai anak, remaja, dewasa, hingga lansia semua disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Dalam kuliah umum, Menko PMK menyampaikan upaya yang telah dilakukan pemerintah mulai dari upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Saat ini upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil di mana pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem sudah mencapai 0,83 persen, dan angka kemiskinan sudah mencapai 9,03 persen.
“Ditargetkan angka ini terus menurun sampai akhir tahun 2024 bisa lebih rendah lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muhadjir juga menerangkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah juga mencakup intervensi gizi untuk mencegah stunting sejak masa prenatal. Kemudian juga telah dilakukan upaya intervensi pengukuran serentak bayi dan balita untuk menangani stunting di seluruh Indonesia.
Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan SDM adalah dengan menyiapkan pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi yang berkualitas supaya generasi muda penerus bangsa bisa siap memasuki dunia kerja di masa mendatang. Hal ini juga melihat masih tingginya tingkat pengangguran usia produktif di Indonesia.
Muhadjir juga menyampaikan, tantangan dalam pembangunan manusia Indonesia saat ini adalah derasnya arus informasi dan munculnya “post truth” di tengah masyarakat.
Muhadjir menyampaikan, post truth adalah situasi di mana opini publik lebih ditentukan keyakinan pribadi dari pada fakta objektif.
Karenanya, Muhadjir berharap, semua peserta kuliah umum yang merupakan pejabat, praktisi, dan ahli di bidangnya menjadi pilar utama dalam menjaga generasi Indonesia dari post truth dan menyongsong Indonesia Maju.
“Ini tanggung jawab bapak-bapak calon penentu masa depan bangsa di sini bagaimana melakukan proses pembelajaran pencerahan kepada publik untuk mengurangi dampak post truth di tengah masyarakat,” ungkapnya.
“Kita semua berharap cita-cita menjadi negara maju ini juga disertai dengan terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” imbuh Muhadjir. (*)
Penulis Humas Menko PMK Editor Azrohal Hasan