PWMU.CO – Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberi perhatian khusus terhadap upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Timur Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial secara menyeluruh bagi semua masyarakat.
Hal itu disampaikan saat memimpin “Rapat Koordinasi Regional V Wilayah Papua dan Maluku dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024” yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat (9/8/2024).
“Saya berharap koordinasi ini bisa memicu dan mendorong agar kita bisa menangani kemiskinan ekstrem secara merata, karena cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam kalimat terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhadjir.
Muhadjir mendorong pemerintah daerah untuk terus proaktif melakukan terobosan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lokal. Pejabat daerah harus sering-sering ke bawah untuk tahu persis permasalahan di lapangan. Menurutnya, pemerintah pusat juga akan terus melakukan intervensi secara terukur untuk membantu program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan optimal.
Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah wilayah Papua dan Maluku yang telah berupaya keras melakukan intervensi penanganan kemiskinan ekstrem. Muhadjir menyampaikan terdapat 95 persen pemerintah provinsi di seluruh Indonesia yang telah mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan penanganan kemiskinan ekstrem melalui upaya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan kantong kemiskinan.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kolaborasi, kerja sama, dan kesungguhannya dalam upaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022,” kata Muhadjir.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono turut menuturkan, Kemenko PMK akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kondisi budaya dan kewilayahan masing-masing.
“Integrasi pembangunan dan budaya kewilayahan menjadi perhatian penting dan menjadi salah satu prioritas yang kami dorong kepada pemerintah daerah,” ujar Nunung.
Sebagai tindak lanjut rapat roordinasi, Nunung juga menyampaikan akan dilakukan rapat yang lebih teknis dan intensif di masing-masing propinsi di wilayah Maluku dan Papua.
Upaya Keras dan Kolaborasi
Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan upaya keras dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kemenko PMK dalam menangani kemiskinan ekstrem. Ribka mengatakan, telah ada tren penurunan positif dari program yang diarahkan secara khusus untuk kemiskinan ekstrem.
“Sudah ada tren penurunan yang positif dari data kemiskinan ekstrem di Papua Tengah. Ada program ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur pendukung yang kami lakukan, termasuk diantaranya program pendidikan dan kesehatan,” ujar Ribka.
Hadir dalam pertemuan itu, Pj. Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Yakop S. Fonataba, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhoni Way, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa, Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Pegunungan Margareta, serta para bupati dan wali kota se-regional V yang hadir secara luring maupun daring.
Turut memberikan paparan dan tanggapan mengenai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ekstrem, Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Sudarto, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa PDTT Teguh Hadi Suliationo, Plh. Deputi Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Lien Rosalina, dan Kepala Kebijakan TNP2K Elan Setiawan.(*)
Penulis Humas Menko PMK Editor Azrohal Hasan
