PWMU.CO – ‘Kampus Pencerahan’, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Dr Zulkifli Hasan, Selasa (19/9). Segenap dosen, karyawan dan mahasiswa UMSIDA, hingga aparat pemerintah setempat tampak antusias menyambut kedatangan politisi yang akrab disapa Zulhas itu.
Wakil Rektor I UMSIDA Dr Akhtim Wahyuni dalam sambutannya menghimbau seluruh mahasiswa agar benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh Ketua MPR RI, yakni tentang penguatan 4 pilar kebangsaan. Sehingga mahasiswa tidak gampang terpengaruh dengan berita-berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. ”Jangan sampai mahasiswa UMSIDA mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa merusak kebinekaan kita,” tutur Akhtim di hadapan ratusan aktivis mahasiswa.
(Baca:Wakil Gubernur Jatim Nyanyikan Lagu Sang Surya Bersama Maba UMSIDA)
Sebagaimana diketahui, lanjut Akhtim, empat pilar Bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. ”Meski sudah banyak yang tau, tapi tidak seluruh masyarakat Indonesia benar-benar mengimplementasikannya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Zulhas menegaskan bahwa Pancasila adalah wadah atau alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sebaliknya, bukan untuk membedakan anak bangsa dengan label SARA (suku, agama dan ras).
”Orang yang mencintai agamanya dengan baik adalah orang yang Pancasilais. Karena dengan beragama yang baik merupakan jalan untuk mencintai negerinya. Sebagaimana itu, dijelaskan pada sila pertama Pancasila,” terangnya mengawali kuliah umum sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Aula KH Ahmad Dahlan UMSIDA.
Pancasila, kata Ketua Umum PAN, bukan soal pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tapi lebih pada bagaimana memaksimalkan penerapan Pancasila untuk masyarakat Indonesia. ”Dengan kata lain, Pancasila itu bukan soal lawan atau melawan. Lebih dari itu, Pancasila adalah soal gotong royong, kasih sayang, menghargai dan menghormati sesama serta berperilaku adil untuk Indonesia sejahtera,” urainya.
(Baca juga:Dosen Umsida: Jangan Pahami Rahmat Allah dengan Logika dan Matematika)
Lebih lanjut, Zulhas menerangkan bahwa di dalam demokrasi Pancasila yang berdaulat dan yang berkuasa adalah rakyat. Sehingga tidak ada lagi ketidak-adilan terjadi di masyarakat. Tapi faktanya, sebut Zulhas, rakyat tidak lagi berdaulat.
”Semua itu karena politik uang. Hak pilih rakyat sudah dibeli dengan uang. Jika terjadi korupsi dan penyimpangan lainnya, maka yang sengsara adalah rakyat. Kerana mengalami ketidak-adilan yang membuat rakyat tidak berdaulat,” katanya.
Di akhir paparanya, Zulhas mengingatkan agar dalam memilih pemimpin bangsa untuk ke depannya jangan karena uang. Apalagi, karena dasar hutang budi. ”Kalau semua masih karena uang, maka tunggu saja kehancuran bangsa ini. Jadilah pemilih yang baik yang memilih menggunakan akal. Sehingga bisa membawa kebaikan yang bisa membawa kemajuan untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.(eva/dian/aan)
