![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2024/08/793616dc-7d61-4c5c-9641-1695e5dc6f27.jpeg?resize=640%2C360&ssl=1)
PWMU.CO – Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dari berbagai komisariat di bawah Pimpinan Cabang (PC) IMM Kota Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya pada Senin siang (26/8/2024).
Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya terkait berbagai isu yang tengah menjadi perhatian di Kota Pahlawan.
Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Ramadhani Jaka Samudra, menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan merupakan hasil evaluasi kritis terhadap kinerja Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
“Kami tidak hanya datang untuk berorasi, tapi juga membawa solusi. Tuntutan ini bukan sekadar suara dari mahasiswa, melainkan juga aspirasi dari warga yang kami wakili,” ungkap Ramadhani, yang akrab disapa Rama.
Dalam orasinya, Rama menyoroti peningkatan kasus kejahatan dan gangguan ketertiban umum di Surabaya akhir-akhir ini.
Ia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Surabaya harus menjadi kota yang aman dan nyaman bagi semua warganya, dan itu hanya bisa dicapai jika pemerintah benar-benar serius dalam menjaga ketertiban umum,” tegasnya.
![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2024/08/08f9af4e-37f4-4b43-8ac9-2f9b52bb8408.jpeg?resize=480%2C640&ssl=1)
Adapun sembilan tuntutan yang disampaikan oleh IMM Surabaya adalah sebagai berikut:
- Mengecam segala bentuk pembiaran terhadap kejahatan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
- Menuntut tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dan pihak terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- Mendesak perhatian lebih terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama golongan rentan seperti kaum dhuafa, penyandang disabilitas, dan masyarakat mustadh’afin.
- Menuntut perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur serta transportasi publik agar dapat berfungsi optimal.
- Mendesak pengelolaan lingkungan hidup yang lebih serius, termasuk penanganan polusi, limbah, dan sampah yang mencemari kota.
- Mendesak penyelesaian masalah agraria, terutama terkait dengan surat ijo, dengan mengutamakan prinsip keadilan.
- Menuntut peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kualitas pendidikan di Surabaya.
- Mendesak pelibatan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan dan pengembangan Kota Surabaya.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. IMM Surabaya berharap agar pemerintah dapat segera menanggapi tuntutan mereka untuk mewujudkan Surabaya yang lebih baik dan aman bagi seluruh warganya.
“Kami berharap tuntutan ini dapat menjadi bahan rekomendasi dalam pembangunan Kota Surabaya yang lebih baik di masa depan. Pemerintah tidak hanya perlu mendengar, tetapi juga segera bertindak,” pungkas Rama. (*)
Penulis Alfain Jalaluddin Ramadlan Editor Azrohal Hasan