PWMU.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijalankan di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih sebagai salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Inisiatif ini rencananya mulai berjalan pada Januari 2025. Sasaran utamanya mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh siswa Sekolah.
“Menurut saya program makanan bergizi gratis ini baik dan akan memberikan manfaat pada anak dikarenakan pertumbuhan anak sekolah sangatlah pesat. Sehingga tentu membutuhkan asupan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan otak, atau aktivitas fisiknya,” ucap Dede Nasrullah Pakar Kesehatan UM Surabaya, dilansir dari web um-surabaya.ac.id.
Namun, menurut Dede, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya adalah menetapkan standar jenis makanan yang tepat. Pemerintah pusat harus memastikan standar tersebut sesuai bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak Sekolah.
“Jangan sampai nanti jenis makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kadar gizi sesuai dengan peruntukannya. Seperti variasi menu makanan agar anak-anak tidak bosan dan menghabiskan makanannya. Hal ini menjadi penting dikarenakan sasarannya bukan hanya anak- anak akan tetapi juga ibu hamil dan menyusui serta balita,” ujar Dede, Selasa (29/10/2024).
Kedua, memastikan program tepat sasaran. Hal ini krusial karena sering kali pemerintah pusat kurang memberikan perhatian, sehingga penyaluran program tidak optimal. Program tersebut harus dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia agar tidak ada yang terlewat, terutama di daerah yang memiliki banyak anak berisiko stunting atau kekurangan gizi.
Ketiga, memastikan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan. Aspek ini sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan tim ahli, termasuk akademisi, perguruan tinggi, dan konsultan terkait, untuk memastikan kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan target penerima.
Keempat, membentuk tim khusus di setiap daerah untuk mengelola program makanan gratis ini, dengan koordinasi yang dapat dilakukan melalui dinas kesehatan setempat.
“Tim khusus ini yang akan mengawasi terkait dengan program ini sampai pada tingkat bagian bawah dan terdistribusi dengan baik,” tambah Dede.
Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Kementerian Kesehatan perlu memastikan pengawasan dan penilaian berkala, mengingat program ini masih tergolong baru di Indonesia. Monitoring dan evaluasi penting untuk mengukur keberhasilan serta menentukan keberlanjutan program hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran.
“Saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan terstruktur sehingga bisa dirasakan dampaknya oleh semua masayarakat Indonesia dan tentu program ini yang ditunggu oleh banyak masayarakat,” tegasnya.
Dede, yang juga merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya, menekankan bahwa hal utama dalam program makan bergizi gratis di sekolah adalah keterlibatan orang tua dan pelaku pangan lokal. Dengan demikian, anak-anak dapat mengenal dan mengonsumsi beragam pangan lokal. Program ini perlu melibatkan berbagai sektor, terutama sektor pangan lokal, agar turut mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar.
“Jangan sampai memberikan makanan yang tidak sesuai dengan karakteristik makanan dari daerah yang bersangkutan dan tentu juga harus memperhatikan kadar gizi. Ini menjadi poin untuk membiasakan anak makan makanan tradisional dan lokal yang ada di daerah mereka masing-masing,” tutup Dede. (*)
Penulis Amanat Solikah Editor Wildan Nanda Rahmatullah
