Sejumlah pengamat ekonomi juga menyebutkan bahwa untuk menghindari dampak buruk terhadap daya beli masyarakat, pemerintah perlu memberikan kompensasi melalui program bantuan sosial atau subsidi yang tepat sasaran.
Tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan meningkatkan efisiensi pengelolaan fiskal.
Tanpa reformasi yang menyeluruh, khususnya dalam hal pengelolaan BUMN dan pengawasan atas pengeluaran negara, kebijakan pajak yang lebih tinggi ini berpotensi hanya menambah beban rakyat tanpa menciptakan perubahan yang signifikan dalam perekonomian.
Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara serius.
Jika tidak, kebijakan kenaikan PPN meskipun diperlukan, berisiko menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar dan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ini bukan hanya soal angka dalam APBN, melainkan soal kesejahteraan rakyat yang harus dijaga agar tidak terpuruk lebih dalam ketimpangan ekonomi.
Bagi sebagian besar warga negara Indonesia, terutama kalangan ekonomi menengah dan bawah, kenaikan tarif PPN ini menambah beban hidup yang sudah terasa berat.
Meski tarif PPN ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki defisit anggaran, dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang semakin tergerus menjadi perhatian utama.
Bagi mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah, kenaikan tarif PPN beresiko meningkatkan biaya hidup secara langsung.
Kenaikan harga barang dan jasa sebagai akibat dari PPN yang lebih tinggi dapat memperburuk inflasi yang sudah dirasakan masyarakat, terutama pada barang-barang pokok seperti bahan makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Meski ada upaya pemerintah untuk memberikan kompensasi melalui subsidi atau bantuan sosial, tapi tetap saja rasa ketidakadilan bisa mencuat jika dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat tidak merata.
Beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan fiskal negara, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola sektor-sektor strategis lain yang seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih besar, seperti BUMN dan sektor pajak yang lebih efektif.
Di saat yang sama, masyarakat juga merasa terperangkap dalam kondisi yang memperlihatkan pengelolaan sumber daya negara tidak optimal, sementara mereka yang berada di lapisan bawah justru yang paling merasakan dampak dari kebijakan tersebut.
Dalam hal ini, ada anggapan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan kebijakan yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan, daripada mengejar efisiensi dan perbaikan tata kelola yang lebih mendasar.
Namun, meskipun kebijakan ini dirasakan memberatkan oleh sebagian besar masyarakat, ada pula pandangan yang menganggap bahwa peningkatan tarif PPN adalah langkah yang diperlukan untuk mengatasi defisit anggaran negara yang terus melambung.
Dengan rasio utang Indonesia yang semakin tinggi, pemerintah dituntut untuk menemukan cara baru dalam memperkuat struktur fiskal dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
Pada akhirnya, beberapa kalangan berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN adalah harga yang harus dibayar untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.
Tantangan utama bagi masyarakat adalah bagaimana menghadapi kenaikan biaya hidup tanpa kehilangan daya beli.
Sementara bagi pemerintah, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperburuk ketimpangan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang paling terdampak dapat menciptakan keseimbangan, dan tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek.
Jika tidak, kebijakan ini bisa memperburuk ketidakpuasan rakyat dan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa kebijakan fiskal yang baik harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain, kenaikan tarif PPN seharusnya tidak hanya dilihat sebagai solusi untuk defisit anggaran, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa rakyat tidak terbebani lebih jauh dalam kondisi ekonomi yang sudah cukup sulit.
Masyarakat, terutama kalangan menengah dan bawah, berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang muncul akibat kebijakan ini, agar keberlanjutan pembangunan negara dapat terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat yang paling rentan. (*)
Editor Wildan Nanda Rahmatullah
