Sejak awal berdiri, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, juga sebagai katalisator pencerahan di bidang sosial politik. (Ilustrasi freepik.com/PWMU.CO).
Oleh Estria Rahmawati
PWMU.CO – Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi keislaman tertua dan terbesar di Indonesia. Kini, Muhammadiyah telah mendirikan 30 cabang istimewa di luar negeri untuk melebarkan kiprah kemanusiaan ke berbagai negara.
Lebih dari 1 abad Muhammadiyah mensyiarkan wajah Islam kepada dunia untuk menebar manfaat kepada umat manusia.
Organisasi Islam ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, memiliki tujuan mulia yakni memurnikan ajaran Islam dan memadukannya dengan kemajuan modern untuk menjawab tantangan zaman.
Katalisator Pencerahan
Sejak awal berdiri, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, Muhammadiyah turut berperan aktif sebagai katalisator pencerahan di bidang sosial politik.
Keterlibatan ini tercermin dalam pengawalan kebijakan publik dalam upaya memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat. Pendekatan yang berbasis nilai keislaman menjadikan organisasi ini dapat berkontribusi secara nyata dalam kebijakan yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip amar Ma’arif nahi Munkar.
Sebagai katalisator pencerahan sosial politik, Muhammadiyah harus tetap menjaga independensinya dari kepentingan politik. Hal ini memungkinkan Muhammadiyah untuk menjadi penyeimbang pada dinamika politik yang sarat pada kepentingan kelompok tertentu.
Walaupun demikian, Muhammadiyah memiliki potensi yang besar untuk mendorong dialog yang konstruktif dalam sosial politik. Dalam hal ini, dapat menjadi partner pemerintah untuk mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sekaligus memberikan solusi berdasarkan riset dan data lapangan.
Karakteristik dan sikap yang diambil Muhammadiyah dalam berpolitik, terkhusus politik praktis yang berkaitan langsung dengan perjuangan kekuasaan, yaitu memiliki sikap yang tegas dengan menjaga batasan dan memilih untuk tidak terlibat secara langsung.
Namun dalam hal politik kebangsaan, Muhammadiyah memilih berpartisipasi aktif namun sesuai dengan kepribadian. Dalam menjalankan politik kebangsaannya, Muhammadiyah selalu mengindahkan segala bentuk aspek mulai dari aspek hukum, undang undang, peraturan dan falsafah negara yang sah lainnya.
Tidak ketinggalan, bersikap adil dan bijaksana baik dalam negeri maupun luar negeri. Serta bekerja sama dengan berbagai golongan untuk memelihara dan membangun negara di jalan yang diridhai Allah SWT.
Ciptakan Dialog Antar Umat
Selain itu, peningkatan partisipasi publik melalui kolaborasi antara Muhammadiyah dan pemerintah maupun berbagai pihak sangat penting dilakukan guna memastikan jika kebijakan kebijakan yang dihasilkan benar benar mencerminkan aspirasi masyarakat itu sendiri.
Warga Muhammadiyah yang terlibat dalam partai politik mereka menciptakan dialog antar umat untuk membangun toleransi di antara kelompok kelompok beragama lainnya. Hal ini guna memastikan bahwa kegiatan keberagaman di Indonesia menjadi kekuatan untuk mempersatukan negara Indonesia.
Muhammadiyah sendiri memiliki kapasitas yang besar dalam peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui program edukasi dengan memanfaatkan jaringan yang luas di sekolah, universitas, maupun majelis taklim.
Konsep tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi publik mengenai isu isu kebijakan aktual mengenai politik dan sosial untuk dibahas secara kolektif, sehingga masyarakat dapat memberi masukan dan berdiskusi akan dampak yang akan terjadi.
Di era yang modern dan seva digital ini, Muhammadiyah dapat mengoptimalkan teknologi untuk memperluas jangkauan partisipasi politik masyarakat dengan menerapkan langkah konkret seperti, membuka kanal pengaduan online guna masyarakat menyampaikan keluhan ataupun ide kebijakan yang akan datang, sehingga aspirasi masyarakat cepat terserap dan terealisasi.
Lebih lanjut, peran Muhammadiyah sebagai fasilitator partisipasi publik Tidak nanya memperkuat demokrasi saja , tetapi juga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat. Melalui kebijakan yang mencerminkan nilai sosial, keadilan, keberpihakan kepada rakyat dan nilai keislaman.
Dengan segala komitmen yang dipegang teguh oleh Muhammadiyah dapat menjadi motor penggerak transformasi kebijakan publik terkait sosial dan politik menuju Indonesia yang terbarukan dan sejahtera.
Editor Danar Trivasya Fikri
