
PWMU.CO – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu dari tiga kementerian tersibuk dalam 100 hari pertama pemerintahan baru. Setelah serah terima jabatan, para pimpinan langsung bergerak cepat mengevaluasi berbagai kebijakan penting.
Fokus utama kementerian ini adalah pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas, dan inovasi. Salah satu kebijakan yang paling cepat dievaluasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, bersama Wakil Menteri Atip Latipulhayat dan Fajar Riza Ul Haq, telah mengadakan berbagai diskusi publik dalam tiga bulan terakhir. Tujuannya adalah menjaring masukan serta kritik terkait kebijakan ini, khususnya mengenai jalur zonasi.
Bukan hanya para ahli yang diajak berdiskusi, tetapi juga guru dan orang tua siswa. Hal ini dilakukan untuk menggali berbagai perspektif mengenai sistem PPDB yang setiap tahun kerap menimbulkan permasalahan di lapangan.
Wacana Kembalinya Ujian Nasional
Selain evaluasi PPDB, Kemendikdasmen juga membahas sistem evaluasi pembelajaran. Muncul wacana bahwa Ujian Nasional (UN) akan kembali diterapkan. Isu ini langsung memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak menolak, sementara yang lain mendukung gagasan tersebut.
“Kajian terkait PPDB telah rampung dan tinggal menunggu arahan dari Presiden,” ungkap Abdul Mu’ti dalam konferensi pers yang digelar Kamis (30/1/2025) di Jakarta. Ia menargetkan keputusan terkait sistem penerimaan siswa ini dapat segera diumumkan agar ada waktu persiapan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Perlindungan Guru dan Peningkatan Kesejahteraan
Selain merespons keluhan masyarakat, Kemendikdasmen juga mengevaluasi regulasi terkait guru, mencakup kesejahteraan serta kebebasan dalam menjalankan tugas.
Abdul Mu’ti bahkan bertemu langsung dengan Kapolri Listyo Sigit untuk membahas maraknya kriminalisasi terhadap guru. Hasilnya, kedua pihak sepakat bahwa jika terjadi persoalan yang menyangkut tenaga pendidik, penyelesaiannya tidak akan langsung diarahkan ke jalur hukum.
Dari sisi kesejahteraan dan penguatan sertifikasi guru, pada tahun 2024 sebanyak 605.650 guru telah mendapatkan sertifikasi. Untuk tahun 2025, Kemendikdasmen menargetkan tambahan 806.000 guru akan menerima sertifikasi melalui mekanisme yang lebih transparan dan efisien.
Dengan berbagai langkah cepat yang telah diambil, Kemendikdasmen berupaya memastikan sistem pendidikan di Indonesia semakin baik, adil, dan berkualitas. (*)
Penulis Wildan Nanda Rahmatullah Editor Azrohal Hasan