Pesantren Muhammadiyah kini memasuki babak baru dalam pengelolaan pendidikan. Melalui program Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah yang diluncurkan di Yogyakarta, Rabu (24/9/2025), Muhammadiyah bertekad menghadirkan standar mutu yang terukur agar pesantren tidak hanya berkembang dalam jumlah, tetapi juga unggul dalam kualitas dan daya saing.
Kegiatan yang digeat Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini dikemas dalam tiga agenda besar sekaligus: Launching Penjaminan Mutu, Seminar Nasional, dan Pelatihan Asesor Akreditasi Pesantren Muhammadiyah.
Kegiatan ini mengusung tema “Reformulasi Pendidikan Muhammadiyah: Transformasi Keunggulan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pesantren Menjawab Tantangan Pendidikan Berkemajuan”.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, dalam sambutannya berharap forum ini dapat menghasilkan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren Muhammadiyah.
Dia menegaskan bahwa dasar pendidikan Muhammadiyah sejak awal adalah pemurnian ajaran Islam yang berpadu dengan semangat tajdid.
“Seringkali ada yang menilai Muhammadiyah tidak murni lagi hanya karena biaya lembaga pendidikan dan amal usaha dianggap mahal. Saya tidak tahu penilaian itu berdasarkan ilmu apa. Padahal, tajdid dalam Muhammadiyah bukan semata pemurnian, tetapi juga dinamisasi sesuai zaman,” ujar Haedar.
Haedar juga mengkritisi penyederhanaan pemahaman terhadap ajaran-ajaran kunci Muhammadiyah, termasuk tafsir terhadap Surat al-Ma‘un.
Selama ini, menurut Haedar, Surat al-Ma‘un sering dipahami secara sempit hanya sebagai teologi pembela kaum lemah. Padahal, ia menegaskan, ayat-ayat tersebut sesungguhnya merupakan seruan bagi orang-orang kaya agar peduli kepada mereka yang membutuhkan.
Jika tidak ada orang kaya, maka pesan surat itu justru mengandung makna perlunya melahirkan kaum yang berdaya, yang mampu sekaligus peduli pada sesama.
Terkait tudingan biaya pendidikan Muhammadiyah mahal, Haedar menyebut hal itu relatif.
“Banyak sekolah Muhammadiyah yang lebih murah dari sekolah negeri, padahal negeri dibiayai APBN. Muhammadiyah tidak mendapatkan itu. Kelangsungan sekolah dan rumah sakit swasta sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat,” tambahnya seperti dilansir di laman resmi PP Muhammadiyah.
Dia lalu mengingatkan pentingnya merujuk pada dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah yang menjadi pijakan pemikiran dan gerakan, mulai dari Muqaddimah AD Muhammadiyah (1951), Khittah Palembang (1956), Kepribadian Muhammadiyah (1962), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (1969), hingga Risalah Islam Berkemajuan (2022).
“Inilah yang seharusnya menjadi pedoman dalam memahami arah pendidikan pesantren Muhammadiyah agar mutunya terjadi tapi tetap dalam koridor ideologi Muhammadiyah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LP2 PPM, Maskuri, memaparkan bahwa jumlah pesantren Muhammadiyah terus meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir.
“Tahun 2015 jumlahnya 127, sekarang sudah mencapai 445 pesantren di 27 provinsi. Ini perkembangan yang sangat menggembirakan. Namun, secara mutu masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Menurut Maskuri, ketimpangan mutu antara pesantren yang sudah maju dengan yang masih berkembang menjadi alasan penting lahirnya penjaminan mutu.
“Instrumen ini dirancang sebagai panduan bersama untuk meningkatkan mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu ustadz, dan mutu pengelolaan pesantren. Kita ingin ada evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas pesantren Muhammadiyah meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Saat ini, Muhammadiyah telah menyiapkan 20 asesor profesional yang berpengalaman dalam akreditasi di perguruan tinggi Muhammadiyah.
“Dengan adanya alat ukur, kita bisa menentukan kebijakan yang tepat. Yang sudah bagus akan ditingkatkan, yang masih tertinggal akan kita kembangkan. Tujuannya agar ada pemerataan kualitas,” tambah Maskuri.
Ketua Unit Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah, Toni Toharudin, menegaskan bahwa penjaminan mutu bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan karakter dan pemberdayaan umat.
“Kami sudah merancang instrumen komprehensif. Nanti akan diuji coba di 10 pesantren Muhammadiyah secara acak. Jika berhasil, akan kita terapkan lebih luas,” jelas Toni.
Menurutnya, tantangan era digital menuntut pesantren Muhammadiyah memiliki standar mutu yang jelas dan terukur. “Jika berhasil, pesantren Muhammadiyah akan tampil sebagai model pendidikan Islam yang unggul,” katanya.
Kegiatan ini diikuti sekitar 140 peserta, terdiri dari unsur LP2 PPM, perwakilan majelis PP Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA), tim unit penjaminan mutu pesantren, para asesor, serta para mudir pesantren Muhammadiyah dari DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, hingga Sulawesi Selatan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments