PWMU.CO– Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Paciran dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Paciran bersama masyarakat Desa Paciran turun aksi untuk menolak perusakan mangrove yang ada di tanah milik negara, Kamis (15/2/2018).
Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Pantai Utara Lamongan (AMPERA) turun kejalan mengecam keras perusakan mangrove yang dialihfungsikan menjadi pabrik pembuatan kapal oleh PT. Prakitri Hasta Darma (PHD).
Saat di konfirmasi di lapangan, Afnan Nafi’ ketua Pemuda Muhammadiyah Paciran mengungkapkan bahwa kehadiran Pemuda Muhammadiyah pada aksi ini merupakan bagian dari jihad lingkungan.
“Lingkungan yang semestinya memberikan kenyamanan terhadap kehidupan, memberikan kemanfaatan terhadap lingkungan sosial itu kini mulai dirusak hanya karena alasan-alasan ekonomi,” terang Afnan.
Menurut Afnan, telah terjadi ketidakadilan dan pendholiman terhadap lingkungan hidup, ekosistem khususnya mangrove.
“Untuk itulah pemerintah harus segera menentukan titik-titik daerah kawasan mangrove sebagai kawasan konservasi yang dilindungi secara konstitusi,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 13.00-16.30 ini, selain turun kejalan dengan rute pantai Boom Desa Paciran hingga di depan PT. PHD, peserta aksi rencananya juga melakukan pembuatan batas daerah mangrove.
Sayangnya, saat di PT. PHD pintu gerbang masuk di kunci sehingga pembuatan batas daerah mangrove di lakukan lewat PT. Lintech yang berada disebelah PT. PHD. Dengan catatan peserta yang masuk hanya 10 orang perwakilan diantaranya ada beberapa KOKAM.
Saat dikonfirmasi PWMU.CO, Fadeli, Camat Paciran menyebutkan bahwa di Kecamatan Paciran terdapat titik-titik mangrove diantaranya di Desa Sidokelar, Desa Tunggul, Desa Kandangsemangkon, termasuk juga Desa Paciran.
Dalam kesempatan ini, Fadeli membantah ikut menyetujui Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang disusun oleh Bappeda Lamongan bersama dengan 12 Organisasi dan Perangkat Daerah.
Fadeli mengaku dirinya justru memberikan catatan-catatan khusus. “Ini menjadi penting untuk klarifikasi sehingga masyarakat Desa Paciran tidak salah paham dengan pihak kecamatan,” tegasnya.
Ahmad Rois Al Abror, Kabid Hikmah IMM Komisariat STIE Paciran yang ditunjuk sebagai koordinator aksi menyampaikan terimakasih kasih atas kepercayaan masyarakat kepadanya.
Rois berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan sadar bahwa kepentingan rakyat kecil yang perlu diutamakan dari pada kepentingan kelompok kapitalis. (Nu’man suhadi)
