PWMU.CO-Muhammadiyah telah menetapkan Nadjib Hamid MSi sebagai calon DPD RI dan Prof DR Zainuddin Maliki sebagai calon dan DPR RI periode 2019-1024. Penetapan tersebut dilakukan melalui pertimbangan matang dan kajian secara komprehensif. Muhammadiyah ingin menunjukkan kepada publik cara berpolitik yang berakidah.
“Ini bukan ujug-ujug (tiba-tiba), lho. Semua melalui proses antusiasme warga persyarikatan yang luar biasa itu memang harus segera direspons pimpinan dengan segala pertimbangan dan perencanaan matang,” ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Achmad Jainuri kepada PWMU.CO, Jumat (20/4/18).
Kata Jainuri, sudah saatnya Muhammadiyah terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis. “Nah, karena Muhammadiyah adalah gerakan amar makruf nahi munkar, mereka yang dipercaya sebagai representasi Muhammadiyah harus bisa mengembalikan praktik politik pada akidah politik,” jelas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu.
Menurut Jainuri, untuk memberikan pembelajaran politik yang berakidah, tokoh-tokoh yang amanah, cerdas, dan berintegritas tinggi harus ada yang mau terjun langsung.
“Kita tunjukkan pada masyarakat bahwa berpolitik itu tidak hanya persoalan uang, kekuasaan, dan sejenisnya. Saya yakin, majunya Pak Nadjib dan Pak Zainuddin ini juga bisa menipis image kebanyakan masyarakat terkait politik transaksional,” ujarnya.
Pria asal Lamongan itu, menambahkan, pencalonan Nadjib Hamid dan Zainudin Maliki di percaturan politik nasional akan memberi contoh pada masyarakat cara berpolitik yang berakidah.
“Dan saya yakin ini juga sebagai upaya untuk meminimalisir politik transaksional, karena dukungan yang datang dari bawah adalah potensi yang luar biasa dan tidak semua orang punya itu,” tegas guru besar UIN Sunan Ampel itu.
Dia juga menjelaskan, kebijakan dalam setiap lini kehidupan masyarakat mulai pendidikan, kesehatan, pertanian, perekonomian bahkan urusan agama, erat kaitannya dengan kebijakan politik di negeri ini.
Untuk itu, terang dia, ada dua hal yang perlu diingat atas keputusan PWM Jawa Timur ini. Pertama, adanya kader Muhammadiyah di kekuasaan agar Muhammadiyah mempunyai tempat untuk menyalurkan aspirasi. Kedua, tujuan jangka panjang sebagai proses pembelajaran politik yang dimulai dari personal. Artinya, masing-masing warga punya kesadaran politik.
“Ini sudah mulai muncul, antusiasme warga yang sangat luar biasa. Itu secara tidak langsung ada proses di sana, sehingga tidak apolitis lagi,” tandas Jainuri.
Dia melanjutkan, pencalonan dua kader terbaik Muhammadiyah ini juga akan membawa gerbong besar buat kader-kader Muhammadiyah yang akan maju di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
“Keputusan pencalonan dua tokoh Muhammadiyah oleh PWM adalah sebagai satu kebijakan untuk kemajuan bangsa Indonesia,” pungkas Jainuri. (uzlifah)
