SULI DAIM
PWMU.CO – Kader Muhammadiyah yang terjun dalam wilayah politik praktis harus didorong dan dikawal agar berpolitiknya tidak setengah-setengah.
Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Suli Daim MM dalam pembukaan acara Konsolidasi Muhammadiyah Jawa Timur di Tahun Politik di Aula Mas Mansyur Kantor PWM Jatim, Sabtu (28/4/2018)
Suli mengatakan, memikirkan persoalan kebangsaan yang erat kaitannya dengan politik, maka Muhammadiyah harus sungguh-sungguh. “Jangan setengah-setengah kita menerjunkan kader berpolitik praktis,” ujarnya.
Suli menyatakan, harus ada kesepahaman bersama terkait distribusi peran kader Muhammadiyah yang berada di partai politik. “Harus ada kebijaksanaan dalam memahami tafsir SK PP Muhammadiyah nomor 41,” ujarnya.
Politisi PAN ini mengingatkan, jangan sampai Muhammadiyah yang tercatat sebagai ormas terbesar di Indonesia ini secara politis tidak dianggap karena kader-kadernya tidak banyak yang duduk di lingkup kekuasaan bangsa ini.
“Dalam pertarungan politik kebangsaan misalnya Pilgub Jatim, realitasnya Muhammadiyah ternyata tidak pernah masuk hitungan. Nggak ada kader Muhammadiyah yang digandeng. Padahal kita mempunyai kader baik dan mumpuni secara politik,” keluhnya.
Untuk itu, lanjut dia, tugas kita, bagaimana menjadikan politik sebagai bagian dari gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah.
“Konsolidasi ini adalah respon dari kegalauan kader Muhammmadiyah terkait distribusi dalam peran kebangsaan Muhammadiyah,” tandasnya. (Aan)
