PWMU.CO – Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak boleh lepas kontrol dari peran Muhammadiyah. Oleh karena itu Muhammadiyah harus ambil bagian dalam mengawal pergulatan politik kebangsaan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua PWM Jawa Timur Prof Zainuddin Maliki saat membuka acara Konsolidasi Muhammadiyah Jawa Timur di Tahun Politik yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik di Aula Mas Mansyur, Sabtu (28/4/2018).
Zainuddin mengatakan, kader Muhammadiyah harus mewarisi semangat para pendahulu. Sebab, sejak awal pendirian dan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran serta tokoh-tokoh Muhammadiyah.
“Negeri ini landasan filosofinya dibangun dan diwarnai oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusimo, Kahar Muzakar dan lainnya telah meletakkan fondasi ke mana arah negeri ini akan dibangun. Saya kira spirit inilah yang harus kita ambil,” ungkapnya.
Mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini menyatakan, berpolitik tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, berpolitik tidak cukup hanya mengandalkan modal pencerahan atau integritas dan popularitas saja. Tapi politik dalam realitasnya sekarang juga membutuhkan isi tasnya. Isi tas yang dimaksudkan adalah duit.
Jika duit menentukan proses politik tak pelak para kapitalis atau pemilik modal yang berkuasa menentukan pembuatan kebijakan. “Saat ini dunia politik di Indonesia sudah dikuasai dan dikendalikan oleh para pemilik modal. Itulah realitasnya saat ini,” ungkapnya.
Zainuddin mengingatkan, agar kader Muhammadiyah kalau main politik harus sungguh-sungguh agar kehidupan kebangsaan bisa diwarnai oleh kader Persyarikatan ini. “Muhammadiyah harus ambil bagian untuk mengawal pergulatan politik kebangsaan di Indonesia. Khususnya menentukan arah ke depan dari bangsa ini,” tandasnya. (Aan)