![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2018/04/30-fajar2.jpg?resize=1040%2C585&ssl=1)
PWMU.CO-Kajian rutin Ahad Pagi Fajar As-Sakinah terus dibudayakan takmir Masjid Al-Amin PCM Badas, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini digelar di halaman masjid, Jln HOS Cokro Aminoto dengan menghadirkan Wakil Ketua PWM Jatim, Nur Cholis Huda, Ahad (29/4/2018). Banyak jamaah hadir di kegiatan tersebut, termasuk Wakil Ketua PDM Kabupaten Kediri, Ir H Syamsul Ma’arif.
Di hadapan jamaah, Nur Cholis yang merupakan penulis buku “Rumput Tetangga Tidak Lebih Hijau” itu memaparkan materinya secara runtut sambil sesekali dibumbui humor segar, sehingga jamaah terpesona memperhatikan uraian ceramahnya. Dia menjelaskan kondisi sosial politik Jawa Timur, ternyata kondusif khususnya menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. “Kami dari PWM Jatim berharap agar para kader terlibat aktif dalam diskusi publik, termasuk soal politik,” kata Nur Cholis.
Disampaikan, dalam percaturan politik, faktanya tidak ada kawan abadi, tidak pula ada lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Namun begitu, penulis buku “Hidup Ini Permainan tapi Bukan Main-main” ini memberikan sedikit pengalaman bahwa untuk bisa melenggang ke senayan, ternyata tidak mudah. Ada syaratnya. Paling tidak harus membawa sekaligus menyerahkan 3 TAS. “Tas pertama adalah popularitas, kedua elektabilitas, dan ketiga adalah isi tas,” kata dia sedikit gurau yang kontan disambut tawa para jamaah.
Popularitas, lanjut dia, adalah seseorang calon legislatif (caleg) hendaknya dikenal. Kalau tidak populer mana mungkin bisa dikenal. Sementara, elektabilitas merupakan adanya peluang dipilih bukan ansich oleh warga Muhammadiyah tetapi seluruh komponen masyarakat di Jawa Timur. Dan isi tas sudah banyak yang tahu sehingga tidak perlu dijelaskan detail. Justru di tas ketiga itu jadi kelemahan kader Muhammadiyah. “Orang Muhammadiyah jarang yang kaya, isi tas mereka jarang penuh,” ucap dia.
Sekedar gambaran, kata dia, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Jatim sekitar 68.000 TPS. Setiap TPS harus ada saksi, kalau tidak ada saksi, suaranya rentan hilang. Kalau masing-masing saksi dibayar Rp 200.000 x 68.000 TPS berarti ongkos yang harus dikeluarkan sebesar Rp 13,6 milyar. “Akeh, yo,” sambungnya.
Itu, tambah dia, belum termasuk ongkos transportasi keliling wilayah Jawa Timur, belum biaya thethek bengek, belum terhitung biaya pengaosan. “PengaOSSAN itu dari kata dasar kaos, awalan pe sisipan ng, mendapatkan akhiran an .yang diberikan kepada para kader penggerak atau team sukses,” beber dia.
Pengalaman pemilu sebelumnya, kata dia, para calon dari kader Muhammadiyah seperti Tamhid, Ridho, dan Nidzom punya titik lemah pada saksi dari TPS hingga saksi di KPU Kabupaten/kota dan provinsi. Mereka tidak memiliki itu sehingga suaranya tidak diketahui di mana rimbahnya karena tidak dikawal. “Akhirnya nyaris blong, suara yang kita peroleh ilang ndase. Jadi misalnya suara 223, tinggal 23, suara berdasarkan catatan 162 suara, hilang angka depannya, dan memang demikianlah politik itu,” beber dia.
Hal ini, kata dia, bisa terjadi akibat tidak ada yang mengawalnya, tidak ada saksi dari TPS, tingkat RT hingga KPU Provinsi. “Terkait dengan sejumlah kasus itu, PWM Jatim tidak akan minta uang PDM, cuma minta saksi saja. Dibayari kerja bakti, para saksi TPS, insyaallah akan diberi kejelasan, bagaimana mengawal suara, baik suara Nadjib Hamid maupun Zainuddin Maliki,” imbuh dia.
![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2018/04/30-fajar1.jpg?resize=1040%2C585&ssl=1)
Sekedar diketahui, sejumlah parpol berebut untuk bisa mengusung dua tokoh Muhammadiyah Jatim, yakni Nadjib Hamid dan Zainuddin Maliki. Kedua tokoh tersebut dianggap telah teruji punya prinsip dan integritas kuat, sehingga diharapkan parlemen ke depan benar-benar bisa terisi para politisi putih seperti mereka. Muhammadiyah sendiri peduli mewujudkan niatan itu, dan Nadjib Hamid akhirnya bersedia mengembang amanat dengan menjadi calon DPD-RI sedang Zainuddin Maliki bersedia mengemban amanat maju sebagai caleg DPR-RI.
“Selama ini, beliau itu ‘tukang nyeleksi calon DPRD Provinsi, lha saiki arepe nyalon,” guraunya. “Cuma, hingga saat ini, Pak Zainuddin Maliki belum daftar, yaa saya berharap beliau tidak dihantui 3 TAS tadi. Dan melalui safari kajian Ahad Pagi ini, mari kita do’akan semoga Allah memberikan jalan keluarnya,” tambah dia.
Untuk Nadjib Hamid saat ini memiliki kompetitor sebanyak 34 orang untuk memperebutkan jatah empat kursi DPD-RI di Jatim. “Semoga mendapatkan dukungan, ya mudah mudahan katut ya,” doa dia.
Ketika dibuka pendaftaran DPD, terang dia, ada syarat harus menyertakan 5.000 KTP sebagai bentuk dukungan dari daerah, sampai-sampai waktu cuma tiga hari seluruh HP anggota PWM Jatim hang. Alhamdulillah ketika tim input data dukungan Nadjib Hamid for DPD-RI terkumpul luar biasa, puluhan ribu kader Muhammadiyah maupun non kader dari berbagai lapisan masyarakat menyampaikan dukungannya. Suasana haru bercampur semangat, memompa para relawan, dan terkumpulah KTP sejumlah 28.698.
“Mereka tidak peduli DPD itu apa, yang ada dalam fikiran semua orang hanyalah panji matahari harus berkibar di senayan,” ujar dia. Setelah dipandang cukup maka KTP diserahkan ke kantor KPU Jatim tapi cuma 7.500 KTP yang diterima. Pihak KPU berdalih, KTP sejumlah itu sudah jauh dari cukup.
Terkait pemilihan gubernur, Nur Cholis Huda berpesan bahwa siapapun gubernurnya, DPD nya adalah Nadjib Hamid. “Cuma satu yang saya pesan kepada gubernur Jatim terpilih nanti agar tidak menyakiti warga Muhammadiyah, karena baik Gus Ipul maupun Bu Khofifah adalah sama sama kader NU,” harap dia. (dahlansae Pare)