PWMU.CO – Jokowi hampir pasti maju menjadi Capres 2019. Tetapi sejauh ini belum jelas siapa yang akan menjadi cawapres yang mendampinginya. Isu-isu seputar cawapres Jokowi seperti mengajak publik untuk menelusuri labirin yang berkelok-kelok, berliku-liku, terjal dan curam, gelap dan kelabu.
Semua ini menunjukkan betapa rumitnya persoalan. Betapa alotnya negosiasi di antara partai pendukungnya. Belum lagi kuatnya pengaruh kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan partai bayangan. Tarik menarik, tekan menekan, jempalik sungsang terus berlangsung. Dan masih banyak faktor lain seperti elektibiltas Jokowi sendiri.
Salah satu akar penting rumitnya persoalan cawapres ini dari posisi elektabilitas Jokowi. Menurut survei LSI Denny JA yang relatif kredibel, tingkat elektabilitas Jokowi kurang dari 50 persen. Tingkat ini untuk seorang incumbent terhitung rendah. Apalagi ada trend, setelah Pilkada serentak 27 Juni 2018, kampanye #2019GantiPresiden memiliki trend naik.
Dengan demikian, jualan Jokowi saja di pilpres tidak cukup. Melainkan harus jualan capres-cawapres dalam satu paket. Untuk itu, harus dipasangkan dengan figur yang memiliki elektibilitas dan popularitas tinggi. Jika sampai salah pilih sedikit saja, nasibnya bisa “wassalam”.
Bisa dimaklumi kalau muncul gagasan untuk melanjutkan duet dengan JK dengan cara mengajukan judicial review ke MK. Diakui apa tidak, JK memiliki kontribusi signifikan terhadap kemenangan Jokowi di Pilpres 2014. JK mampu menarik dukungan dari dua kelompok umat Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU. JK memiliki dukungan kuat di Indonesia bagian timur. JK juga memperoleh dukungan dari internal Golkar dan pelbagai kelompok profesional dan organisasi massa. Tetapi selama ini kontribusi signifikan JK ini kurang diakui.
Tetapi gugatan ini ditolak MK. Praktis untuk memperpanjang Jokowi-JK pupus sudah. Nah, untuk mencari figur yang memiliki akses elektabilitas sekelas JK sangat sulit.
Bandingkan dengan SBY ketika mendaftar calon presiden periode kedua, elektibilitasnya lebih 60 persen. Ditambah posisinya sebagai owner (pemilik) partai. Sehingga dengan entengnya SBY memilih Budiono sebagai cawapresnya tanpa kesulitan. Partai-partai pendukung hanya bisa sami’na wa atha’na (mendengar dan patuh).
Persoalan sulitnya mencari figur pengganti JK, mau tidak mau kubu Jokowi harus bekerja keras mendongkrak elektabilitas dan popularitas Jokowi. Diduga, salah satu cara yang akhir-akhir ini dilakukan adalah merekayasa dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat atau di zaman Orde Baru dikenal dengan istilah “penggalangan dukungan”.
Misalnya, ada Rembuk Nasional Aktivis 98 yang diprakarsai politisi PDIP Adian Napitupulu dan Faizal Assegaf. Kemudian ada penggalangan dukungan dari kelompok yang manamakan dirinya Majelis Ulama Muda Indonesia. Sayang sekali, kegiatan itu banyak yang menilai hanya abal-abal. Bahkan mencemarkan Jokowi. Sehingga muncul dugaan, justru Jokowi kini mengalami proses pembusukan dari dalam. Seolah mengangkat Jokowi tetapi sebenarnya menjerumuskan.
Trah Megawati
Jokowi bukan pemimpin partai, apalagi owner. Dia hanya petugas PDIP. Hal ini juga memperumit geraknya dalam hal pemilihan cawapres. Maka tidak mudah bagi dia untuk memainkan partai. Kalau saja tiba-tiba PDIP mencabut dukungan di saat injury time, belum tentu langsung mendapat dengan mudah partai-partai pengganti untuk mencapai dukungan minimal 20 persen.
Taruhlah Golkar dan PKB sebenarnya sudah cukup. Tetapi ketika PDIP meninggalkannya, belum tentu langsung menggantikan posisi PDIP. Pasti akan memainkan dulu. Demikian pula partai-partai gurem pendukungnya yang lain. Partai-partai itu ibarat welut kecemplung oli. Dan credo partai itu jelas: tidak ada makan siang gratis. Ono dino ono upo.
Bagi Jokowi, mungkin, PDIP tetap pilihan terbaik. Ibaratnya, PDIP itu istri janur lajur atau permaisuri (istri pertama). Sedang partai-partai lain itu istri ampil atau wayuhan (madu). Apalagi Golkar dan PPP, itu semacam istri bulubekti glondhong pengareng-areng atau memasrahkan diri karena kalah perang.
Untuk itulah, tidak mudah bagi Jokowi untuk menolak Puan Maharani, cawapres yang konon disodorkan PDIP. Sekalipun, figur Puan hampir-hampir tidak masuk hitungan survei. Masuknya Puan sebagai figur alternatif itu diisyaratkan oleh Wapres Jusuf Kalla.
Bagi Megawati, Ketua Umum sekaligus “owner” PDIP, Puan adalah segala-galanya. Dia adalah penerus trah Megawati dan Soekarno. Saat ini boleh dibilang tinggal Puan yang bisa digadang-gadang jadi mawali atau penerus trah Soekarno. Puti Guntur Soekarno sudah dicoba sebagai penyanding, tetapi belum apa-apa sudah keok di Pilgub Jatim.
Apa artinya Megawati berjuang membesarkan partai bertahun-tahun dan berdarah-darah kalau akhirnya diwarisi orang lain? Seandainya Megawati punya keinginan mewariskan PDIP ke Puan bukanlah anomali. Itu manusiawi sekali. Lihat saja, SBY ingin mewariskan Partai Demokrat ke AHY. Amien Rais juga ingin mewariskan ke Hanafi dan Mumtaz Rais.
Bagi PDIP sebagai institusi, Puan adalah figur yang diharapkan bisa meneruskan kepemimpinan partai. Bagaimanapun trah Soekarno masih dibutuhkan untuk menjaga kohesivitas partai. Karena PDIP itu masih semi modern di mana faktor dinasti sebagai ciri partai tradisional sangat kuat. Apalagi pada dasarnya PDIP itu partai “semprong” yang rawan pecah. Sekarang saja sudah terjadi friksi tajam dengan adanya penyingkiran terhadap kader-kader Parkindo, friksi nasionalis kiri dengan nasionalis kanan dan sebagainya.
Dalam perspektif momentum politik, Pilpres 2019 ini momentum bagi Puan. Kalau dia menjadi wapres, peluangnya untuk memenangi Pilpres 2024 lumayan besar. Tetapi jika tidak, perjuangannya di Pilpres 2024 sangat berat dan terjal karena akan bersaing dengan tokoh-tokoh muda yang bintangnya semakin moncer seperti Anies Baswedan, Sandiaga Uno, AHY, Hanafi Rais, Aldi Bakrie dsb. Di samping itu PDIP belum tentu bisa sekuat sekarang.
Sekilas memang terlihat, urusan Cawapres sepertinya tidak masalah. Jokowi dengan santai bilang sudah mengantongi lima nama. Tetapi karena dari lima nama ini harus diambil satu, maka untuk menentukan satu ini sangat tidak mudah. Karena akan punya dampak yang panjang dan berefek domino.
Misalnya, bagaimana jika Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB tidak dipilih? Apakah bisa legowo? Karena Muhaimin sudah mentheng kelek sesumbar kalau tidak berpasangan dengan dirinya, Jokowi bakal kalah.
Seandainya Muhaimin yang dipilih, apakah partai koalisi lain mau menerima. Golkar memiliki suara lebih besar. PPP pasti tidak mau karena kalau Wapresnya Muhaimin, PPP bisa semakin puret karena dua partai ini sebenarnya musuh bebuyutan karena rebutan konstituen yang sama.
Jika memilih cawapres nonpartai, apakah parpol koalisi mau menerima? Belum tentu juga. Jangan-jangan ketika memilih calon nonparpol, justru parpol koalisi minggat. Wallahu a’lam bissawab. (*)
Kolom oleh Anwar Hudijono, wartawan senior.
