PWMU.CO – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Zainuddin Maliki mengungkapkan negara ini seperti sedang dikuasai para grabbing hand alias ‘perampok’.
“Tangan-tangan rampok ini mengendalikan kekuasaan, dan kekuasaan dijadikan alat oleh para grabbing hand itu,” katanya dalam acara Konsolidasi Tim Pemenangan Nadjib Hamid untuk Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di SMA Muhammadiyah 4 Karangeneng, Lamongan, (15/7).
Acara tersebut dihadiri oleh ratusan warga dan pimpinan Persyarikatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Lamongan. Yakni dari Kecamatan Karangeneng, Turi, Kali Tengah, Pangkatrejo, Maduran dan Sekaran, Lamongan.
Prof Zainuddin menjelaskan, para perampok ini dulunya (zaman Orba) hanya berkeinginan menguasai saja. Kini, mereka tidak hanya berkeinginan untuk mengusai. Tapi juga ingin memiliki dengan mendirikan partai politik.
“Perlu diketahui, orang yang memiliki kekuasaan itu belum tentu menguasai. Karena dalam politik itu tidak perlu memiliki, tapi menguasai,” ungkapnya.
Mantan Rektor UMSurabaya ini mencontohkan, kasus korupsi BLBI misalnya, sebagaimana data yang dirilis KPK menyebutkan dengan keluarnya Surat Keterangan Lunas (SKL) negara dirugikan Rp 4,5 triliun. “Begitu pula dengan kasus Century dan kasus mega korupsi lainnya. Semua itu ulah dari perampok itu,” ungkapnya.
Prof Zainuddin menambahkan, persoalan saham tambang Freport juga tak lepas dari kepentingan para grabbing hand itu dan penguasaan tanah.
Tak cukup itu saja, lanjut dia, persoalan permainan impor beras, garam atau lainnya juga tak lepas dari para rensaiter itu. “Meski petani kita sedang panen raya dan Menteri Pertanian menyatakan swasembada beras, tapi ya tetap impor. Kenapa? Ya itulah kebijakan politik. Beras tinggal disimpan di gudang dan kemudian dibilang beras langka. Ya, itulah politik,” urainya.
Penguasa menjadi pangkal masalah, penyebab mandegnya pertumbuhan. Penguasa menjalankan birokrasi dengan menetapkan pajak yang berat dan sewenang-wenang. Investasi dibuat birokratis dan berbelit. Peraturan dibuat untuk memperkaya birokrat korup. “Perusahaan negara dipakai untuk merampok kekayaan nasional. Penguasa menjadi predator sehingga kehidupan ekonomi kian berat dan bahkan mandek,” jelas Guru Besar Sosiologi Politik itu.
Lantas siapa yang bisa mengontrol itu semua? “Ya politisi,” tegasnya. “Karena politisilah yang mempunyai jaringan ke sana. Karena itu Muhammadiyah berkewajiban memastikan para politisi yang jadi haruslah baik,” tambahnya.
Prof Zainuddin kemudian mengajak warga Persyarikatan untuk memperkuat peran politik Muhammadiyah. Secara bersama-sama warga Muhammadiyah berdakwah lewat jalur politik. “Ini adalah jihad politik Muhammadiyah,” serunya.
Kenapa harus begitu? Menurut Prof Zainuddin supaya Muhammadiyah kuat dan bisa mempengaruhi kekuasaan. “Supaya hak dan kekayaan alam negeri ini tidak diambil oleh para perampok itu,” pungkasnya. (aan)
