PWMU.CO – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Thohir Luth dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Mejelis Pemberdayaan Sosial (MPS) PWM Jatim mengingatkan status pengelolaan panti asuhan Muhammadiyah harus jelas, yakni sah dikelola dan dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
(Baca: Bukti Kemandirian Muhammadiyah, Sukses tanpa Sokongan Dana Pemerintah)
”Setelah Rakerwil ini, tidak boleh ada panti asuhan Muhammadiyah dikelola dan diatasnamakan pribadi. Seluruh panti asuhan harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Jika tidak, silakan membubarkan diri. Kepemilikan dan pengelolaan panti juga harus sah atas nama Muhammadiyah,” tegas Thohir di hadapan peserta Rakerwil MPS.
Menurut Thohir dalam menjalankan program, penting untuk membangun sinergi yang kuat antarlembaga dan juga majelis di tataran internal Muhammadiyah. Sehingga program yang dijalankan, nantinya tidak saling tumpang tindih.
Lebih lanjut Thohir mengatakan, dalam Rakerwil kali ini, perlu untuk dirumuskan bagaimana membangun standar pengasuhan bagi panti-panti Muhammadiyah. Sekaligus standar pengasuh yang benar-benar memiliki kompetensi. Sehingga ada penyamarataan panti-panti yang ada.
(Baca: Loh Kok Lazismu Buka Lapak? Akhirnya Ini Yang Terjadi)
”Panti asuhan Muhammadiyah yang ada harus mampu mencetak kader-kader Muhammadiyah yang kuat. Baik segi ekonomi, politik, maupun sosial. Untuk itu pengasuh panti juga harus kita tuntut memiliki kompentensi,” tandasnya.
Dalam Rakerwil MPS PWM Jatim kali ini, diikuti oleh perwakilan MPS PDM se-Jatim. Kegiatan ini diselenggarakan di Panti Asuhan Budi Mulia Desa Sumberejo Banyuwangi, hari ini (15/5). (zainul/aan)
