Nadjib Hamid saat membuka ceramah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung.
PWMU.CO-Tahun politik 2019 ini momentum bagi Muhammadiyah untuk mengambil peran. Caranya masuk ke sistem pemerintahan ikut menentukan kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua PWM Jawa Timur Nadjib Hamid saat membuka ceramah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Ahad (16/9/2018). Hadir dalam acara ini pengurus PDM, PDA, Pemuda, NA, IMM hingga IPM.
”Sebelum dan awal-awal kemerdekaan, Muhammadiyah punya peran terhadap negeri ini. Silakan tengok Ki Bagus Hadikusumo, Jenderal Soedirman, Ir Juanda, Kasman Singodimejo. Mereka tokoh bangsa,” jelas Nadjib.
Contoh nama-nama di atas, sambung dia, sudah semestinya menjadi pelecut warga Muhammadiyah sekarang mau berperan lebih aktif memberikan solusi persoalan negara ini. Dan itu bisa dilakukan dengan jalur politik.
”Beberapa daerah kader Muhammadiyah mengambil peran dalam mengontrol dan menentukan kebijakan publik. Sehingga Muhammadiyah di daerah itu bisa dipandang secara utuh sebagai gerakan besar dengan kontribusi yang diperhitungkan di semua level,”ungkap pria kelahiran Paciran Lamongan ini.
Dia juga bercerita peran Muhammadiyah dalam jihad konstitusi menggugat UU yang merugikan rakyat. Mulai dari UU tentang pengelolaan air, UU tentang kewenangan penyelenggaraan fasilitas kesehatan dan UU migas.
“Namun semua itu tidak bisa maksimal karena tidak ada kader yang memperjuangkan secara sistematis di DPR sebagai lembaga pembuat UU, ”lanjutnya.
Sekarang kenapa PWM Jatim ngotot mendorong kader terbaiknya untuk maju pencalonan DPD dan DPR, kata Nadjid menegaskan, agar bisa menjadi jembatan antara suara Muhammadiyah di pemerintahan pusat dan daerah. (Emem)
