PWMU.CO – Netralitas aparat sipil negara (ASN) benar-benar diuji dalam Pemilu 2019 mendatang. Pasalnya, banyak kepala daerah yang merangkap jadi tim sukses pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur Mukayat Al Amin menyatakan, ASN Jatim pada khususnya, harus tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019. Hal itu untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan pemilu agar bisa jurdil.
“ASN itu harus benar-benar bisa netral dalam pemilu. Sebagaimana TNI-Polri. Karena mereka ini adalah abdi masyarakat. Bukan sebagai alat kepentingan penguasa,” ujar pria asal Lamongan ini saat dihubungi, Senin (24/9/18).
Mukayat menyatakan, kalau ASN mau terlibat atau ikut-ikutan berpolitik praktis dalam pemilu, maka mereka diharuskan mundur dari jabatannya. Sebagaimana aturan yang berlaku dan mengatur ASN. Sebab, kata dia, ASN sangat mungkin dijadikan alat politik oleh penguasa jika tidak bisa menjaga netralitasnya.
“Tidak etis jika ASN berpolitik praktis. Mereka memang punya hak politik. Tapi aturannya ASN tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik siapa pun termasuk kepala daerah,” tegasnya.
Mukayat berharap, kepala daerah yang menjadi tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak memaksa ASN untuk ikut terlibat dukung-mendukung. “Biarkan ASN tetap netral. Jangan paksa dan mengancam ASN untuk ikut serta mendukung salah satu calon,” pintanya.
Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menegaskan, agar demokrasi di Indonesia bisa berkualitas, maka salah satu aspeknya adalah semua pihak harus manaati aturan. “Semua pihak wajib menaati aturan tanpa ada pengecualian. Termasuk kepala negara sekalipun, harus tunduk,” tandasnya. (Aan)
