PWMU.CO – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengajak kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah ikut berperan dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia.
Hal itu disampaikan Khofifah dalam acara Seminar Tanwir Muktamar XXI IPM di Hall SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (Smamda), Sabtu (17/11/18).
“Keterlibatan kader IPM dalam pengambilan kebijakan publik itu penting. Jangan sampai kader IPM hanya jadi konsumen kebijakan publik,” katanya.
Khofifah lalu menyebutkan, proses pengambilan kebijakan politik yang memihak masyarakat umum hanya bisa sah diputuskan oleh posisi tertentu, yakni politisi. Sebab, merekalah yang mendapat otoritas dan kewenang menurut regulasi yang ada.
“Nah, kalau yang menjadi politisi maupun itu punya pemahaman agama yang bagus, maka mereka akan bisa menjaga agama dan mengatur negara dengan baik,” paparnya.
Sebaliknya, lanjut Khofifah, apabilah yang mengerti agama dengan baik tidak mau masuk menjadi pengatur dan pengelolah negera, apalagi malah menghidari posisi yang bisa mengatur negara itu, maka negara bisa kurang tertata dengan baik.
Oleh karena itu, Khofifah meminta, kader IPM yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik tidak menjauhi posisi yang bisa punya kewenangan dan otoritas untuk bisa mengatur negara.
“Saya mengajak kader IPM masuk pada khalayak politik untuk bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Mari kita niatkan itu untuk ijtihad dan kita bekerja keras untuk menjadikan bangsa ini makin berkemajuan,” pungkasnya. (Aan)
