PWMU.CO – Ketua Divisi Advokasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Irvan Mawardi mengingatkan para pelaku Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah (LBHM) agar siap mental ketika menghadapi kejahatan korporasi yang sistemik dan masif.
Pasalnya, korporasi memiliki modal kapital yang kuat untuk dapat mengendalikan para pembuat kebijakan dan aparat terkait di negeri ini.
“Meski jelas-jelas korporasi itu salah dan melanggar hukum, tapi karena mereka punya modal kapital, jadinya para pembuat kebijakan dan aparat terkait cenderung abai. Kita harus siap mental menghadapi itu,” katanya dalam sesi materi Seminar Nasional dan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah (LBHM).
Acara tersebut diadakan oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Aula BAU Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (1/12/18).
Mawardi menyebutkan, persoalan hukum yang kerap terjadi di negeri ini di antaranya persoalan sengketa lahan antara korporasi dengan masyarakat hutan, kriminalisasi petani, buruh, dan nelayan. Ada pula soal sulitnya mengurus legalitas hukum untuk unit usaha dan lainnya. “Karena persoalan itu, Muhammadiyah harus hadir berdakwah dalam bentuk advokasi,” ungkapnya.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena sejak awal Muhammadiyah lahir dalam rangka mengusung keberpihakan kepada kelompok marjinal atau kaum mustad’afin melalui hadirnya Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO).
“Kelompok itu seringkali menjadi korban kebijakan negara yang tidak berpihak pada mereka baik secara kultural maupun struktural, yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan,” paparnya.
Nah, lanjut dia, semangat advokasi tersebut untuk memastikan negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
“Juga memastikan negara memberi perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia,” paparnya.
Di akhir materi, ia menyarankan agar LBH Muhammadiyah bisa berkantor di masjid Muhammadiyah. “Hal itu supaya tidak terkesan elitis dan bisa bersentuhan langsung masyarakat bawah,” pungkasnya. (Aan)
