Imam Nawawi dari Madiun memberikan usul untuk Sidang Tanwir 2019.
PWMU.CO-Sesi paparan rekomendasi untuk sidang Tanwir yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris PWM Jatim Dr Biyanto menjadi seru karena banyak usulan baru dari peserta yang disampaikan.
Rekomendasi untuk sidang Tanwir itu dipaparkan dalam acara Konsolidasi Organisasi dan Persiapan Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2019 di Aula Mas Mansur Gedung Muhammadiyah Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Ahad, 13/01/2019. Acara ini diikuti seluruh majelis, lembaga, PDM, dan Ortom se-Jawa timur.
Imam Nawawi, utusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Madiun mengusulkan mengatasi bahaya laten komunis yang ditengarai mulai muncul dalam percaturan politik sekarang ini. “Untuk keperluan itu saya sudah menyiapkan bahan kajian tentang pemberontakan PKI tahun 1948,” ujar Imam Nawawi.
Ahmad Fanani, perwakilan PDM Kediri mendukung usulan itu. Dia menambahkan, pada 25 Desember 2018 yang lalu terjadi sweeping buku-buku berbau komunisme oleh Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan Kesbangpolinmas Kediri di tiga toko buku yang menjual enam judul buku yang bertemakan komunis. Totalnya ada 156 buku. “Yang mencengangkan buku-buku itu terbanyak berasal dari salah satu penerbit,” tegas Ahmad Fanani.
Sementara Ketua PDM Gresik Taufiqullah A Ahmady mengusulkan posisi PDM dalam pengelolaan Perguruan Tinggi supaya diberi ruang. “Padahal PDM sebagai pendiri kalau tidak bisa masuk dan mewarnai adalah janggal,” ungkap Taufiq.
“Kadang kita menghadapi orang-orang Perguruan Tinggi yang merasa tidak ada hubungan dengan PDM dan hanya dengan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” sambung Taufiq.
Syarif Hidayatulah, utusan PDM Batu menyampaikan agar Majelis Tarjih menjaga jangan sampai Muhammadiyah cenderung ke gerakan Salafi. Kebanyakan mubaligh Muhammadiyah adalah alumni Timur Tengah yang kadang dalam memberikan materi tanpa menengok Manhaj Tarjih.
“Maka perlu lebih banyak bahasan manhaj tarjih agar semua mubaligh tercerahkan dengan manhaj tarjih,” kata Syarif.
Muhammad Saleh dari Sampang mengusulkan jika Jihad Politik Muhammadiyah menjadi sebuah keputusan, maka agar dibuat menjadi aturan baku persyarikatan sehingga tidak hanya wacana dari pusat hingga cabang.
Yang kedua, lanjut Saleh, pengayoman, bimbingan dan motivasi pada organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah agar benar-benar diperhatikan dan dipedulikan. “Selama ini supportnya masih 50 persen. Mohon agar ada aturan baku supportnya supaya lebih diperhatikan,” harap Saleh.
Di akhir dialog, pemandu sidang Biyanto menyampaikan, yang direkomendasikan dalam forum Tanwir adalah masalah-masalah besar dan strategis. Untuk kebijakan lokal seperti bendahara tunggal di PWM Jatim belum bisa dimasukkan.
Dia menjelaskan, sistem bendahara tunggal menjadikan tidak ada majelis atau lembaga sebagai mata air dan air mata.
“PWM juga selalu mewanti-wanti kepada majelis dan lembaga kalau ada kegiatan yang dilaksanakan di PWM maka tidak boleh ada SWP dan SWO,” kata Biyanto. (Sugiran)
