PWMU.CO – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Nadjib Hamid menolak anggapan bahwa menguatnya gerakan politik identitas berdasarkan agama akan dapat mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia.
Menurut Nadjib, yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia adalah praktik politik transaksional yang membuat para pemilih berkencenderungan memilih atas dasar tebalnya isi tas, bukan memilih berdasarkan integritas.
”Sekarang ini praktik politik jauh dari politik nilai alias tidak dilandasi oleh nilai agama, moralitas dan lainnya. Nah, politik identitas ini adalah anti-tesis dari politik isi tas itu,” katanya dalam acara Oase Bangsa bertajuk Muslim Peduli Pemilu yang diadakan Radio Suara Muslim di Resto Kunokini Raya Prapen Surabaya, Rabu (20/2/2019).
Nadjib mengungkapkan, mereka yang sekarang ini merasa risau dengan menguatnya gerakan politik identitas berlandaskan agama adalah politisi yang terbiasa berpolitik hanya mengandalkan tebalnya isi tas.
”Hemat saya politik identitas ini adalah cara untuk membersihkan politik isi tas. Inilah cara satu-satunya. Politik identitas ini baik untuk melawan politik isi tas. Jadi, jahat orang yang mengisukan politik identitas ini mengancam demokrasi, persatuan, serta kesatuan bangsa,” tegas calon DPD RI Dapil Jatim dengan nomor urut 41 itu.
Pria asal Lamongan itu kemudian mengajak umat Islam semakin peduli dengan dinamika politik kebangsaan yang selalu mengedepankan ideologi dan nilai-nilai agama supaya mampu menghadirkan pemimpin yang berintegritas.
”Kalau kekuasaan negeri ini dipegang oleh para pemimpin yang berintegritas, maka kekuasaan itu akan sangat efektif digunakan untuk amar makruf nahi munkar. Sayangnya, umat Islam lama mengabaikan itu,” ungkapnya.
Dia berkeyakinan kalau masyarakat sudah tidak mau lagi menerima uang ketika memilih calon pemimpin bangsa, maka akan banyak lahir pemimpin yang jujur, amanah dan berpihak pada kepentingan rakyat.
”Saya optimis menatap masa depan bangsa akan lebih baik jika mayoritas masyarakat sudah mulai sadar untuk tidak memilih pemimpin atas dasar isi tas,” pungkasnya. (Aan)