Din Syamsuddin soal Isu Unjuk Rasa 22 Mei: Yang Harus Dihindari Konflik dan Perpecahan, Bukan Aksi

2721
Pasang Iklan Murah
Prof Din Syamsuddin (kiri) dan moderator Prof Zainuddin Maliki (Edo/PWMU.CO)

PWMU.CO – Bila ada chaos sebagai dampak Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini, maka yang paling berhadapan adalah sesama umat Islam. Demikian ditekankan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 2005-2015, Prof Din Syamsudin pada Kajian Ramadhan 1440 H PWM Jawa Timur di Dome UMM, Ahad (19/5/19).

Din menegaskan people power atau kekuatan rakyat adalah ekspresi demokrasi yang dijamin konstitusi. “UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat. Cara itu absah adanya dan tidak boleh dihalangi karena penghalangnya bisa dianggap melanggar konstitusi. Saya mendukung people power selama tidak menempuh cara kekeradan apalagi terjebak kepada anarkisme. Menjadi kemunkaran kalau dilakukan dengan anarki,” tegasnya.

iklan

Maka, menanggapi isu pengerahan massa pada 22 Mei mendatang, yang perlu dihindari bukan aksi, “Yang harus dihindari ialah konflik, perpecahan, benturan, di antara bangsa ini, termasuk umat Islam,” sambung Din disambut tepukan riuh peserta kajian.

Tuduhan tentang kecurangan KPU yang masih menjadi topik hangat saat ini, menurut Din cukup ditindaklanjuti dengan verifikasi.

“Verifikasi saja. Buktikan. Kalau itu tidak benar, berarti fitnah. Maka yang memimpin (pemerintahan, Red.), akan mendapat fitnah berkepanjangan. Kalau benar dan dapat dibuktikan, maka harus diluruskan. Yang akan tampil (sebagai pemimpin) di atas kecurangan disebut musibah dan bangsa ini akan mengalami musibah berkepanjangan juga,” urai Din tegas.

Bagi Din, sebagai lembaga konstitusi, KPU harus konstitusional. “KPU mendapatkan mandat dari konstitusi untuk melaksanakan pemilu berazas luber jurdil, transparan, dan akuntabel. Maka kalau sampai kejujuran tidak ada, hasilnya, minimal cacat konstitusional,” tekan pria yang kini menjadi Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta itu.

Ada kaitan erat antara faktor struktural dengan faktor kultural terkait realitas Indonesia sebagai negara demokratis. Secara struktural, demokrasi tidak disebut secara detail dalam Undang-undang Dasar.

Menurut Din, demokrasi di Indonesia perlu penyesuaian menurut sila ke-4 Pancasila. “Diksi ‘kerakyatan’, ‘hikmat’, dan ‘musyawarah’ dalam sila ke-4 Pancasila, itu ajaran Islam. Maka, kalau negara kita adalah negara demokrasi, harus kita sesuaikan dengan sila ke-4 ini,” ujar Din di hadapan ribuan peserta kajian yang hadir.

Sementara itu, masyarakat Indonesia berpotensi mengalami demoralisasi jika politik Indonesia masih mengandalkan ‘power of money’.

“Ini yang akan melunturkan dakwah kita. Sayangnya, masih ada juga warga kita yang terpengaruh oleh ini. Maka, warga Muhammadiyah jangan berdiam diri dengan tidak melakukan amar makruf nahi munkar,” tandas mantan Utusan Khusus Presiden bidang Dialog dan Kerjasama Antaragama tersebut. (Isna)