PWMU.CO – Sebagai bagian dari antisipasi agar ijin operasional amal usaha milik Persyarikatan tidak timbul persoalan di kemudian hari, khususnya yang saat ini dikelola dan diatasnamakan Aisyiyah. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur berupaya untuk menertibkan itu dengan cara mengadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), di Aula Mas Mansyur PWM Jatim, Ahad (21/8).
”Saat ini yang tercatat sebagai badan hukum di Kemenkumham RI adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan Ortom (organisasi otonom) Muhammadiyah, termasuk Aisyiyah didalamnya, satus badan hukumnya masih menginduk ke Muhammadiyah. Bahkan di AD/ART Muhammadiyah tidak secara pasti menyebut nama Ortomnya apa saja?. Maka ini perlu dipastikan surat-surat wakaf sudah berbadan hukum Muhammadiyah,” kata Ketua MWK PWM Jatim Mohammad Budi Pahlawan SH menjelaskan.
(Baca: Masih Bingung Perwakafan? Silahkan Konsultasikan pada Klinik Wakaf saat Kajian Ramadhan PWM dan Jangan Ada Lagi yang Sebut Yayasan Muhammadiyah)
Budi menambahkan, penertiban ini juga didasarkan atas hasil Keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 yang menyatakan semua AUM dalam bentuk yayasan wajib dihapus dan dibubarkan. Semua yang belum diatas namakan Persyarikatan Muhammadiyah harus segera diubah. Itu sifatnya wajib tanpa ada perkecualian. Demikian ditegaskan.
”Ini sebagai langkah antisipasi saja. Semisal ijin operasional dari TKABA. Biar clear dan tidak ada masalah nantinya, maka pengajuannya diatas namakan Muhammadiyah saja. Baik status tanah maupun ijin operasionalnya. Namun untuk urusan nama dan pengelolaannya tetap Aisyiyah, ataupun yang lain. Itu boleh-boleh saja,” tegas Budi saat pembukaan Rakerwil yang diikuti oleh MWK PDM se-Jatim.
(Baca juga: Belajar dari RSI Purwokerto, Pentingnya Bangun Strategi Taktis untuk Selamatkan Aset dan Jangan Jadikan Panti Asuhan Muhammadiyah Milik Pribadi)
Sebagai bentuk tindak lanjut dari Rakerwil, Budi menyampaikan, MWK PWM Jatim berencana untuk melakukan Turba (kunjungan,red). Ini dilakukan sebagai bagian dari pendampingan kepada PDM dan PDA se-Jatim untuk penertiban.
”Turba ini sendiri baru akan kami jadwalkan setelah Rakernas MWK PP Muhammadiyah selesai. Turba dilakukan tersentral di Kerasidenan yang ada Jatim,” paparnya kepada pwmu.co. (aan)
