5000 sekolah jadi pilot project akreditasi sistem baru Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. Daftarnya ada di masing-masing provinsi.
PWMU.CO – Ketua Badan Akreditasi Nasoinal Sekolah/Madrasah (BAN SM) Kemdikbud Dr Toni Toharudin MSc mengatakan, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 tetap akan diberlakukan tahun ini.
“Akreditasi tahun ini akan tetap berjalan dengan pilot project 5.000 sekolah dan madrasah untuk seluruh Indonesia,” ujarnya kepada PWMU.CO, Sabtu (13/6/2020) siang.
Menurut dia, 5.000 sekolah atau madrasah itu akan divisitasi sekitar bulan November 2020. “Itu kalau tidak ada kendala. Mudah-mudahan aman dan kita tunduk pada peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya tetap melihat situasi dan kondisi menyangkut keamanannya karena pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali. “Kalau secara faktual tidak bisa dilakukan secara luring (luar jaringan), kami akan buat skenario daring (dalam jarngan),” tegasnya.
Seperti diberitakan PWMU.CO pada 9 Januari 2020, tahun ini BAN SM Kemdikbud akan menerapkan sistem baru akreditasi dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. Tetapi pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia awal Maret 2020 membuat rencana itu terkendala.
Karena itu akreditasi dengan pilot project 5.000 sekolah dan madrasah menjadi alternatif yang bisa dilakukan. “Sasaran 5.000 sekolah dan madrasah itu sudah ada di masing-masing propinsi,” jelasnya.
Toni enggan memberikan data 5000 sekolah dan madrasah yang dimaksud. “Belum bisa kami publikasikan, maaf,” kata dia.
Bagaimana dengan sekolah dan madrasah lain yang seharusnya sudah masuk kuota akreditasi tahun ini tapi tidak menjadi bagian 5.000 pilot project? “Kami akan perpanjang sertifikatnya ketika habis masa sertifikatnya,” jawabnya.
Siapkan Sistem Baru 2021
Kepada PWMU.CO, Toni Toharudin juga mengungkapan rencana pemberlakuan sistem akreditasi baru bernama Dashboard Monitoring System of Accreditation (DMSA).
Sistem akreditasi yang dalam tahap kajian itu akan diberlakukan tahun 2021. Dia berharap, dengan sistem itu, akan lebih efektif dan efisien serta lebih berkualitas untuk kemajuan mutu pendidikan.
“Kita akan menggunakan dashboard monitoring untuk memonitor kinerja satuan pendidikan over time sehingga dashboard akan memberikan sinyal ketika mutu satuan pendidikan konstan tidak ada perubahan. Maka sistem secara otomatis akan memperpanjang sertifikat akreditasinya,” terangnya.
Soal bagaimana mekanisme DMSA dia menjelaskan, “Kita ambil secondary data dari kementerian baik Kemdikbud maupun Kemenag, terkait dengan data yang dibutuhkan, khususnya terkait variabel-variabel dominan yang menentukan naik turunnya kualitas satuan pendidikan,” terangnya.
“Nanti kita koordinasikan sistemnya. Apakah tetap Dapodik atau sistem terintegrasi. Apapun namanya, kita ngikut saja,” ujarnya.
Toni menembahkan, DMSA akan dipadukan dengan Sispena. “Nanti akan ada dua sistem. Dashboard monitoring dan sistem penilaian akreditasi (Sispena),” kata dia.
Sekolah Muhammadiyah Harus Siap
Sementara itu, Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Phonny Aditiawan Mulyana SE MM mengingatkan agar sekolah atau madrasah Muhamamdiyah Jatim yang masuk daftar kuota akreditasi tahun 2020 selalu update mengikuti perkembangan informasi.
Berkaitan dengan itu dia meminta sekolah atau madrasah menggunakan masa belajar di rumah (BDR) dengan efektif. “Salah satunya memastikan pemutakhiran data sekolah madrasah di Dapodik/EMIS dan PMP (Penilaian Mutu Pendidikan),” ujarnya Sabtu siang.
Dia juga berpesan agar sekolah atau madrasah mempersiapkan semua skenario visitasi, baik secara daring dan luring. Dan yang penting, menyesuaikan dokumen yang dibutuhkan untuk dua skenario itu—dengan tetap memperhatikan arahan resmi BAN SM. (*)
Penulis/Editor Mohammad Nurfatoni.
