Prof Zainuddin Maliki Minta Mendikbud Pantau Kebijakannya di Daerah. Hal itu terkait fakta belum semua sekolah terima kuota internet.
PWMU.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim diminta untuk rajin memantau pelaksanan kebijakannya di daerah. Sebuah kebijakan, betapapun baiknya, kalau tidak terimplementasikan dengan baik di lapangan, tidak akan mampu memperbaiki keadaan seperti yang diinginkan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki, menanggapi banyaknya sekolah yang dijumpai Nadiem ketika berkunjung ke daerah yang belum menerima bantuan kuota internet.
Pada saat diskusi dengan para guru PAUD di TK Al Khairaat, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/11/2020) Nasiem merasa kaget dan prihatin karena masih banyak sekolah yang belum menerima bantuan kuota internet yang sudah dialokasikan mulai September. Padahal bantuan ini harus sudah tersalur semua pada bulan Desember 2020.
“Anggaran yang cukup besar, Rp 7,2 trilun yang telah disetujui oleh Komisi X itu dimaksudkan untuk memberi bantuan kuota internet bagi siswa PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, guru, mahasiswa dan dosen,” kata Zainuddin Maliki pada PWMU.CO, Sabtu (7/10/2020).
Dia menegaskan, dengan bantuan ini diharapkan guru dan dosen serta siswa dan mahasiswa, dapat mengikuti PJJ dengan baik.
Selama ini pelaksanaan PJJ masih banyak dikeluhkan. Bahkan ada siswa dan juga orangtua yang frustasi lalu melakukan tindakan yang berakibat fatal sebagai jalan keluar.
Misalnya seorang ibu di Lebak, Banten, yang tega melakukan kekerasan terhadap anaknya yang berusia 8 tahun hingga meninggal, akibat sang anak kesulitan mengikuti PJJ. Atau seorang siswa SMA di Gowa bunuh diri karena stress.
Belakangan datang juga kabar duka dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang siswa madrasah rsanawiyah (MTs) diduga melakukan bunuh diri. Peristiwa fatal ini diduga karena tugas PJJ yang harus dikerjakan melebihi beban mentalnya.
“Diharapkan bantuan kuota internet dari Mendikbud dapat disalurkan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga bisa mengurangi risiko frustasi pada siswa maupun orangtua dalam penyelenggaraan PJJ,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Baik di Kertas, Baik di Lapangan
Menteri Nadiem banyak mengeluarkan kebijakan dalam upaya menjamin layanan pendidikan tetap merata dan bermutu meski dalam masa pandemi, Seperti penyediaan kurikulum darurat, upskilling dan reskilling guru dalam melaksanakan PJJ, di samping juga rencana melakukan digitalisasi sekolah.
Namun Zainuddin Maliki mengingakan, jangan sampai kebijakannya yang sudah bagus, good policy, tetapi tidak diikuti eksekusi yang bagus. “Kebijakannya bagus di pusat, tetapi jika di lapangan tidak terlaksana dengan baik maka program yang baik dan didukung anggaran yang besar pun bisa gagal memperbaiki layanan pendidikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, sambungnya, Mendikbud Nadiem Makarim harus memantau ke bawah dan menjamin policy-nya yang bagus diikuti eksekusi yang baik di lapangan. “Rumusnya hasil yang baik, good result akan diraih dari good policy yang diikuti dengan good execution,” tutur Prof Zainuddin Maliki. (*)
Penulis/Editor Mohammad Nurfatoni.
