PWMU.CO – Pada hari ini, (17/11) hingga besok malam, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional. Bertempat di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), acara ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Wilayah (PWM) Muhammadiyah atau tingkat Provinsi.
Banyak pertanyaan yang muncul mengapa kegiatan ini bersamaan dengan penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka oleh kepolisian. Apakah disengaja diadakan karena kasus Al-Maidah 51?
Mejawab berbagai pertanyaan itu berseliweran itu, PP Muhammadiyah menjawabnya dengan singkat: sebenarnya tidak ada tapi memang ada dampaknya.
Sebab, konsolidasi nasional ini memang telah direncanakan sejak jauh hari, bertepatan dengan tanggal kelahiran Muhammadiyah 18 November. Artinya, bertepatan milad ke-104 Muhammadiyah versi penanggalan miladiyyah.
(Baca juga: Ini Sikap PP Muhammadiyah tentang Status Tersangka Ahok dan Ahok Resmi Tersangka, Silaturahmi Ormas Islam Keluarkan 5 Penyataan Bersama)
“Kita memang menyengaja mengundang seluruh Pimpinan Wilayah, organisasi otonom, Majelis atau Lembaga, dan Amal Usaha Muhammadiyah untuk konsolidasi nasional,” jelas Ketua Umum PP Muhammadiyah, DR Haedar Nashir, saat membuka acara Konsolidasi Nasional (17/11).
“Kita tidak punya planning waktu bersamaan dengan waktu penetapan Ahok sebagai tersangka,” tambah Haedar. Karena itu, kata Haedar, jika akhirnya acara ini hampir bersamaan, maka hal itu hanya bertepatan saja. “Jadi itu bertepatan saja. Tapi memontum itu tentu saja membuat konsolidasi nasional ini lebih menjadi bersemangat,” jelas dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
(Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Tiga Hal yang Membuat Kasus Ahok Jadi Sorotan dan Pesan Din Syamsuddin untuk Bangsa Berkaitan dengan Ahok)
Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa konsolidasi nasional ini sudah terjadwal jauh hari dan tujuan penyelenggaraannya. “Setidaknya ada dua hal yang menjadi tujuan dalam konsolidasi ini. Pertama, Setelah 1 tahun kita muktamar, kita perlu konsolidasi untuk berbagi dan membicarakan program prioritas.”
Kedua, tambah Haedar, karena ada Kepentingan nasional. “Bahwa sejak bulan ini hingga Februari 2017, kita akan berhadapan dengan dinamika nasional, terutama di daerah dengan adanya Pilkada serentak,” jelas Haedar sambil mengingatkan bahwa Pimpinan Wilayah maupun Daerah pasti akan menghadapi dinamika yang luar biasa.
(Baca juga: 6 Poin Tausiyah Kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI Terkait Kasus Ahok)
“Sampai batas tertentu, kita tidak bisa terhindar dari realitas politik itu. Contoh yang terbaru adalah kasus pilkada DKI yang akhirnya menasional,” jelas Haedar merujuk pada kasus Ahok. Dengan maraknya pilkada di berbagai daerah, tentu Muhammadiyah setempat tidak bisa berlepas diri. (kholid)
