Mas Menteri, Jangan Rampok Guru Kami!

Ketua Umum PP FGM Pahri: Mas Menteri, Jangan Rampok Guru Kami!

Mas Menteri, Jangan Rampok Guru Kami!, oleh: Pahri SAg MM , Ketua Umum Pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah (FGM)

PWMU.CO - Ngeri-ngeri sedap. Ini kata yang tepat dibalik pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ) untuk jabatan fungsional guru pada sekolah negeri.

Ngeri karena banyak sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah, yang kehilangan ribuan guru potensialnya. Guru tersebut, diterima pada program P3K yang digelar Kemendikbudristekdikti RI untuk memenuhi kekurangan satu juta guru sekolah negeri.

Sedap karena guru yang lolos P3K punya harapan besar dapat meningkat dan membaik kehidupan dan kesejahterannya. Terlebih bagi guru swasta, dalam beberapa kasus dibayar yayasan dengan uang seadanya dan seikhlasnya.

Hal yang memprihatinkan, ada beberapa sekolah swasta, guru dan kepala sekolahnya diterima semua dalam program P3K. Dampaknya, terjadi migrasi besar-besaran guru swasta ke guru negeri. Sehingga timbul kekosongan guru di beberapa sekolah swasta.

Ini yang saya katakan, negara telah melakukan perampokan nyata terhadap guru swasta. Sekolah swasta masih dianggap sebagai kompetitor oleh negara, padahal mereka adalah mitra negara. Membantu negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca sambungan di halaman 2: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Ketua Umum PP FGM Pahri: Mas Menteri, Jangan Rampok Guru Kami!

Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Mas Menteri ( Nadiem Anwar Makarim ) dalam menyelesaikan kekurangan guru di sekolah negeri telah membuat kegaduhan baru di sekolah swasta. Seharusnya pemerintah berprinsip seperti pegadaian, “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Persyaratan mendaftar P3K sepertinya dirancang untuk merekrut guru-guru potensial sekolah swasta. Misal usia pendaftar yang sangat longgar, dibuka mulai dari usia 20 sampai dengan 59 tahun. Bahkan guru swasta yang memasuki usia purnatugas kurang dari satu tahun (59 tahun) masih juga diperbolehkan mendaftar.

Selain itu, persyaratan P3K yang membuat beberapa sekolah swasta terancam gulung tikar adalah: guru yang terdaftar dalam dapodik, guru memiliki sertifikat pendidik, guru bersertifikasi, dan guru yang memiliki ijazah pendidikan profesi guru (PPG). Guru yang memenuhi persyaratan tersebut, tentu ada pada sosok guru swasta yang sudah lama mengabdi dan kompeten.

Investasi besar dan bertahun-tahun yang dikeluarkan sekolah swasta untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, diambil begitu saja oleh negara melalui program P3K. Tak sedikitpun ada konpensasi negara pada sekolah swasta yang diambil gurunya. Negara lepas tangan begitu saja terhadap nasib sekolah swasta dan nasib siswanya.

Sekolah swasta harus berjibaku lagi merekrut guru baru. Kembali lagi menyiapkan soft dan hard skill guru baru. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru baru. Semua itu, tentu memerlukan dana yang tidak sedikit untuk pengadaan guru baru pengganti guru yang diterima P3K. Itupun kadang hasilnya meleset tak sesuai harapan.

Baca sambungan di halaman 3: Tugaskan ke Sekolah Asal

Ketua Umum PP FGM Pahri: Mas Menteri, Jangan Rampok Guru Kami!

Tugaskan ke Sekolah Asal

Mas Menteri, kegaduhan ini akan berakhir, bila guru-guru swasta yang diterima program P3K tersebut ditugaskan kembali pada sekolah asal. Sekolah induk di mana guru itu berasal. Bila ini dilakukan tentu Mas Menteri akan mendapat acungan jempol, tidak hanya satu tapi dua jempol sekaligus. Ini yang namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah.

Selanjutnya, Mas Menteri merevisi dan menyempurnakan persyaratan mendaftar P3K, agar kegaduhan ini tak terulang lagi pada masa mendatang. Suatu misal, usia pendaftar maksimal 35 tahun, dibuka bagi guru nonsertifikasi dan guru nondapodik. Khusus guru swasta, wajib menyertakan surat persetujuan dari yayasan.

Mas Menteri, sebaiknya fokus rekrutmen melalui jalur ASN, mengoptimalkan guru honorer sekolah negeri yang hari-hari ini berdemonstrasi karena posisinya terancam dengan kehadiran guru P3K. Di antara mereka sudah puluhan tahun mengabdi, tapi nasibnya tak kunjung membaik.

Seharusnya guru honorer sekolah negeri ini yang diprioritaskan, diperjuangkan dan yang diangkat, bukan merekrut dari guru sekolah swasta yang sudah jelas tempat mengajarnya, sudah jelas posisi Dapodiknya dan sudah jelas sertifikasinya.

Program P3K 2021 telah menyisakan duka mendalam bagi sekolah swasta. Yayasan sekolah kehilangan guru-guru terbaiknya. Guru kehilangan teman sejawatnya. Wali siswa juga kehilangan guru dari putra-putrinya. Pun peserta didik hari-hari ini bertanya-tanya, mana guru saya? Mana guru saya? Mana guru saya?