PWMU.CO – Sebagai gerakan, Muhammadiyah tidak boleh terhenti kegiatannya karena alasan teknis administratif ataupun finansial. Gerakan Islam berkemajuan ini, harus terus bergerak agar dakwahnya makin berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Problem-problem administratif bisa disiasati dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, sementara masalah finansial dapat diatasi dengan managemen sinergis.
Pernyataan tersebut, disampaikan Nadjib Hamid, di hadapan peserta Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Mojokerto, di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit, (8/1).
(Baca: Pentingnya Menjadi Mujahid Cyber di Era Informasi yang Bertabur Berita Hoax dan Indikator Sederhana Islam Berkemajuan: Toilet yang Bersih)
Dengan gaya provokatif, Wakil Ketua PWM Jatim itu mengingatkan bahwa kultur dalam Muhammadiyah bukan menunggu, tapi proaktif. “Jika ada pimpinan kok pasif, tidak bergerak dengan alasan tidak punya uang, berarti belum faham kultur Muhammadiyah,” tandasnya.
Menurut dia, manajemen Muhammadiyah itu terbalik. “Berkegiatanlah supaya punya uang. Bukan menunggu punya uang, baru berkegiatan,” tuturnya. Menurut Nadjib, jika di Muhammadiyah menunggu punya uang baru berkegiatan, dijamin tidak akan pernah punya uang dan tidak akan ada kegiatan.
(Baca juga: Gairah Ber-Muhammadiyah: seperti Virus yang Menyebar ke Mana-Mana dan Jadi Pimpinan Muhammadiyah Itu Harus Menggembirakan Umat)
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa gerak organisasi sangat tergantung oleh pimpinan. Jika pimpinan tidak menjalankan fungsinya secara benar, dipastikan langkah organisasi juga tidak melenceng di rel yang benar. Setidaknya, kata dia, pemimpin memiliki empat fungsi. Yakni menggerakkan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan menjadi sumber keteladanan.
“Kalau pemimpinnya pasif, apalagi tidak bisa diteladani tindak-tanduknya, akan melahirkan distrust dan konflik berkepanjangan. Laksana air, akan bermanfaat jika bergerak dan mengalir. Tapi jika diam dan menggenang, akan menjadi sumber penyakit,” tuturnya memberikan ilustrasi.
Nadjib mengingatkan, tugas Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) atau Pimpinan Majelis-Lembaga adalah melaksanakan program, bukan mencari uang (kecuali Lazismu). “Supaya semua UPP bisa bergerak, mereka jangan dibebani pendanaan. Masalah pendanaan adalah tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan,” pesan dia. “Jika dibebani urusan pendanaan, akan melahirkan Majelis basah dan Majelis kering. Mengingat tidak semua punya akses yang sama dalam penggalian dana.”
Dia juga mengajak agar menghidupkan Cabang-Ranting dengan aneka kegiatan yang menggembirakan dan bermanfaat untuk umat. Di Kabupaten Mojokerto, terdapat 18 Kecamatan dan 304 desa. Di semua kecamatan telah berdiri Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM). Sementara untuk Pimpinan Ranting, baru 86 PRM. “Cabang-Ranting itu ujung tombak dakwah yang sangat strategis. Mari kita gerakkan dan gelorakan kegiatannya, bersinergi dengan amal usaha dan pemerintah,” pintanya.
(Baca juga: Tugas Pimpinan Muhammadiyah: Mensinergikan Mata Air dan Air Mata dan Ini 4 Fungsi Pimpinan di Muhammadiyah)
Musypimda, menurut Ketua PDM M Hobir, selain dimaksudkan untuk konsolidasi organisasi, juga evaluasi program tahun pertama, dan rencana kegiatan tahun kedua. Ia berharap, setelah Musypimda ini kegiatan Muhammadiyah di Kabupaten Mojokerto makin bergairah dan rantingnya bertambah.
Hadir dalam kegiatan ini, seluruh anggota PDM, Majelis-Lembaga, Ortom dan PCM se-kabupaten. Turut memberikan sambutan, Bupati Mojokerto yang diwakili Kepala Dinas Infokom, Dr KH Ahmad Jazuly. (david)
