Warga Trenggalek Rapatkan Barisan Menolak Pertambangan; Liputan Berta Meilevarespati, kontributor PWMU.CO Trenggalek.
PWMU.CO – Rembug warga dengan tema Konsolidasi Warga Perjuangan Keadilan Lingkungan Trenggalek merupakan rangkaian kegiatan Seminar Pendidikan Politik Hukum HAM untuk Keadilan Lingkungan Kabupaten Trenggalek.
Acara diadakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Trenggalek di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Sabtu (03/09/2022).
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh narasumber diantaranya M. Izuddin Zakki (Ketua GP Ansor Trenggalek), Suripto (Sekretaris PDM Trenggalek), Jhe Mukti (Koordinator Aliansi Rakyat Trenggalek) , dan David Efendi (Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah).
M. Izuddin Zakki atau biasa disapa Gus Zaki memaparkan, suara-suara kaum muda sangat diharapkan, sehingga penolakan tambang dan pelestarian lingkungan ini tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang atau satu dua ormas saja. Tetapi sudah menjadi suara pemuda yang menjadi embrio sebagai titik awal untuk penolakan yang lebih besar lagi.
“Aktivis-aktivis yang datang sekarang ini membela kepentingan awam kita. Makanya nanti setelah ini mungkin ada RTL (rencana tindak lanjut) berkesinambungan. Jadi penolakan ini akan terus kita gaungkan melalui media-media kita, melalui pertemuan-pertemuan kita. Saya salut sekali pada teman-teman dari luar ini. Jadi ketika teman-teman yang lain konsen menjaga alam Trenggalek, kita harus ikut walaupun tetap ada resikonya,” papar dia.
“Dari berbagai unsur, monggo bersatu. Saya sering dianggap orang gila karena di setiap kesempatan ending-nya saya orasi tolak tambang, padahal nggak nyambung. Karena saya menganggap saya diberi kesempatan untuk tampil di berbagai acara ini, saya gunakan sebagai wahana dan media untuk menyampaikan hal banyak yang tidak diketahui masyarakat Trenggalek dan mereka harus sadar bahaya yang ada di depan kita,” tambahnya.
Gus Zaki menjelaskan semua punya peran yang sama, penolakan yang sama, kekuatan yang sama, sehingga tidak ada sentralistik kekuasaan penolakan. “Dipangkas yang satu yang lainnya tumbuh, sehingga kalau ini benar-benar konsisten walaupun mereka (penambangan) izin ditandatangani pejabat jenderal, nggak akan bisa,” ujarnya.
Pentingnya Merapatkan Barisan
Suripto mempertegas, pertemuan ini sangat penting untuk merapatkan barisan. “Perlu kita surutkan egoisme kita ini, karena persoalan tambang ini, bukan persoalan kelompok masyarakat tertentu, bukan hanya persoalan tempat-tempat yang terdampak langsung,” ujarnya.
Tetapi, lanjutnya, dampak dari tambang itu menjadi problem yang akan mengenai kita sebagai warga Trenggalek. Bahkan bisa menjalar keluar Trenggalek, sehingga menjadi problem keumatan menjadi problem kemanusiaan, di mana langkah kita harus benar-benar menjadi satu langkah utama.
“Inilah sekiranya, apa yang kita inisiasi. Yang ingin saya tekankan, bagaimana strategi kita untuk melakukan perlawanan yang jangkanya tidak tahu sampai kapan karena ini membutuhkan energi yang terus-menerus tanpa kehabisan penyelaan dalam diri kita masing masing. Kita berangkat dari satu strategi perlawanan. Strategi perlawanan yang kita lakukan harus terus digelorakan,” tekan Suripto.
Dia menjelaskan, kita berada di kawasan karst. Kita harus melindung kawasan-kawasan tersebut. Kawasan karst harus diselamatkan supaya tidak bisa dijadikan sebagai wilayah pertambangan. Maka, kita harus mendorong untuk segera diaadakan kawasan hutan lindung dalam bentuk undang-undang.
“Kita harus mendorong Dinas PKPLH untuk segera menyusun kawasan lindung induk ekosistem karst. Kita harus bergerak bersama, penolakan ini merupakan pintu gerbangnya. Kami sangat mengharap agenda ini bisa kita laksankan secara partisipasif,” tegasnya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
