IMM Lamongan Kerahkan Massa Tolak Kenaikan BBM. Liputan Andy Rizal Aminulloh, Kontributor PWMU.CO Lamongan
PWMU.CO – Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Lamongan Jawa Timur melakukan aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kantor DPRD Lamongan dan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Senin (12/9/2022)
Mereka adalah kader-kader dari Komisariat Al-Iskandariyah Umla, Ibnu An-Nafis Umla, Abu Hanifah Umla, Ahmad Dahlan ITB Lamongan, Muhammad Al-Fatih Unisla, Harun Ar-Rasyid Unisla, STAIM Paciran, STITM Paciran, dan Unisda Lamongan.
Koordinator aksi unjuk rasa dari Cabang Lamongan Immawan Alexi Candra Putra K N mengatakan, keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan akan menjadi suatu peristiwa kecelakaan sejarah.
“Bagaimana tidak, masyarakat kecil menengah menjadi korban dari kebijakan yang fatal ini. Di saat ekonomi belum stabil pasca pandemi, pastinya ini akan menjadi suatu kesengsaraan bagi rakyat kecil,” kata Alexi.
“Kami merasa, kebijakan penyesuaian harga BBM ini tidak akan menjadi solusi yang baik dan malah akan memperburuk inflasi di negri ini,” tandasnya.
Tiga Tuntutan Disuarakan Massa
Ada tiga tuntutan yang disuarakan massa dari IMM Cabang Lamongan tersebut. Pertama, menolak penyesuaian harga BBM serta menuntut dan mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.
Kedua, menuntut pemerintah mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat tingkat grassroot.
Ketiga, mendesak pemerintah unuk segera merapatkan kebijakan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Kenaikan harga BBM, menurut Alexi, juga akan segera berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya. Hal ini tentu akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, serta mendorong peningkatan inflasi.
Akibat kenaikan BBM, sangat berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat yang miskin akan bertambah miskin.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang IMM Lamongan, Achmad Izzuddin AS, berharap agar pemerintah segera merespon dan melakukan evaluasi atas kebijakan yang diputuskan.
“Saya berharap, pemerintah segera merespon apa yang kami sikapi dan apa yang kami suarakan. Kenaikan harga BBM bersubsidi bukanlah solusi, perlu ada evaluasi dan kajian lebih mendalam yang melibatkan banyak komponen masyarakat,” tandas Achmad Izzuddin. (*)
Co-Editor Nely Izzatul Editor Mohammad Nurfatoni
