PWMU.CO – Gerakan Ekonomi Inklusi (GEI) bagi Penyandang Disabilitas diluncurkan Selasa (23/8/2023). Program ini kolaborasi Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkolaborasi dengan Lazismu, Alfamart, dan Baznas.
Program ini bermula dari kondisi ekonomi para disabilitas yang terdampak pandemi Covid-19. Dampak serius pandemi juga mereka alami dalam bidang sosial, kesehatan, maupun pendidikan.
Menurut Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dr Mariman Darto MSi, program GEI menjawab tantangan dampak pandemi itu. Yakni dengan menyediakan dukungan konkret untuk membantu disabilitas beradaptasi dengan kondisi baru.
Berdasarkan data survei Jaringan Difabel Indonesia (JDI), dampak ekonomi pada disabilitas selama pandemi sangat serius. Sebanyak 86 persen responden yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan pendapatan signifikan.
“GEI bagi penyandang disabilitas ini bertujuan memberikan dukungan dan peluang bagi penyandang disabilitas pada aspek ekonomi, sosial, dan kewirausahaan,” ujarnya.
Program ini meliputi penguatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, pemberian modal usaha, serta pendampingan sesuai rintisan masing-masing penerima manfaat. Ada 50 orang penerima manfaat di gelombang ini. Mereka dari Jakarta, Depok, Tangerang, dan Surabaya.
Sebagian besar penerima manfaat bergerak dalam bidang usaha retail/warung, pijat, dan tata rias. Melalui inisiatif ini, harapannya, penyandang disabilitas beserta keluarga mereka lebih mampu meningkatkan pendapatan.
Mariman Darto mengungkap, GEI bagi penyandang disabilitas merupakan tindak lanjut keputusan Muktamar Ke-48 di Surakarta. “Muhammadiyah meletakkan terkait gerakan inklusi ekonomi sebagai salah satu isu kebangsaan yakni penataan ruang publik yang inklusif dan adil,” terangnya.
Adapun disabilitas termasuk warga yang sangat rentan terdampak perkembangan jumlah penduduk, industri dan perubahan sosial, kepemilikan, ketersediaan dan akses terhadap ruang publik. “Tegaknya aturan, jaminan terhadap hak-hak disabilitas, penataan ruang publik dan kesempatan berusaha dalam memperjuangkan hak ekonomi disabilitas harus terjamin!” tegasnya.
Karena itu, sambung Mariman Darto, Muhammadiyah turut serta mendukung pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar disabilitas. “Khususnya pemerataan kesempatan berusaha dengan melakukan inisiasi gerakan ekonomi inklusif ini,” jelas dia.
Peluncuran program GEI ini rencananya dihadiri 30 perwakilan penerima manfaat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman, Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dr Mariman Darto MSi, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial RI Nur Syamsu, serta perwakilan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Direktur Pusat Inkubasi Bisnis ITB-AD Ayi Muhyidin SE MM turut hadir. Kegiatan ini juga didukung Institute Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) dengan munurunkan tim Pusat Inkubasi Bisnis ITB-AD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan para penerima manfaat.
MPKS PP Muhammadiyah merupakan Unit Pembantu Pimpinan yang membidangi isu sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti perindungan anak, perjuangan hak-hak kelompok disabilitas serta peningkatan kesejahteraan lansia. Kini, MPKS PP Muhammadiyah mengelola sekitar 615 Amal Usaha Muhammadiyah bidang Sosial (AUMSos) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. (*)
Penulis M. Abid Mujaddid Editor Mohammad Nurfatoni/SN
