PWMU.CO – Anies Baswedan mengatakan negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal iti dia disampaikan pada debat pertama calon presdiden (capres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor pusatnya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
Debat yang mempertemukan tiga pasangan capres ini menjadi panggung untuk membahas sejumlah tema penting yang mencakup Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
Tiga pasangan calon yang hadir dalam debat ini adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meskipun agenda debat ini khusus untuk calon presiden, namun para calon wakil presiden juga turut hadir mendampingi.
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam pemaparan visi dan program kerja datang dari calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan. Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya negara hukum sebagai landasan untuk menegakkan keadilan, memberikan manfaat bagi semua, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara.
Anies menekankan, “Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.” Ia menyatakan bahwa dalam nrgara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, bukan sebaliknya. Menurutnya, saat ini terdapat distorsi dalam penerapan hukum yang harus diperbaiki.
Anies menggarisbawahi perlunya kembali menegakkan hukum yang benar, yang tidak hanya ada dalam teori namun juga dalam praktiknya.
“Dalam kenyataannya, bengkok, dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas, dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah, karena itu kita mendorong perubahan,” tegasnya.
Dalam konteks kekinian, Anies juga mencatat adanya generasi milenial dan Z yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun, mereka seringkali dihadapkan pada kekerasan dan hambatan saat menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah. Ia menegaskan perlunya perubahan dalam menghadapi kondisi ini.
“Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah,” tandas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies juga menyoroti kasus-kasus yang menjadi sorotan publik terkait keadilan di masyarakat. Ia mencontohkan kasus ibu Mega Suryani Dewi yang menjadi korban kekerasan rumah tangga dan kasus Harun Al-Rasyid, seorang pendukung Prabowo pada Pilpres 2019 yang tewas namun hingga kini belum ada kejelasan atas kasusnya.
Anies menegaskan hal-hal semacam ini harus mendapatkan perhatian serius dan perubahan yang signifikan.
“Kami hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan menegakkan hukum pada siapa pun, kami akan mengembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai landasan yang paling tinggi,” tegas Anies menutup pidatonya. (*)
Penulis Muchammad Jiddan Azhar Editor Mohammad Nurfatoni
