PWMU.CO – Konsolidasi Nasional yang akan menjadi penentu langkah Muhammadiyah dalam persoalan tawaran izin tambang dari Pemerintah akan diadakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal (27-28/07/2024) bertempat di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogjakarta. Hal ini dituturkan langsung oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Sejak pernyataan yang dikeluarkan oleh Anwar Abbas Kamis, (25/07/2024) di berbagai media terkait rencana Muhammadiyah yang akan menerima izin tambang menjadi bola liar di media sosial.
Pernyataan yang tidak biasa dilakukan oleh Muhammadiyah itu seolah menjadi martir untuk mengukur seberapa besar gejolak yang timbul dikalangan masyarakat.
Tawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah (13/07/2024).
Meskipun belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah. Hal ini kemudian menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pernyataan Anwar Abbas tentang IUP itu kemudian dijawab oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti memastikan pihaknya hingga kini belum secara resmi memutuskan sikap menerima atau menolak izin usaha pertambangan (IUP) tawaran dari pemerintah.
Mu’ti dalam kanal media sosial (medsos) Instagram pribadinya menyampaikan dua butir klarifikasi terkait kabar bahwa Muhammadiyah telah memutuskan menerima IUP tawaran dari pemerintah.
Kemudian kedua, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan PP Muhammadiyah telah membahas persoalan itu dalam rapat pleno tersebut.
Namun, untuk keputusan resmi masih akan disampaikan usai Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang juga menjadi sarana pleno diperluas PP Muhammadiyah dengan mengundang PWM se-Indonesia pada akhir pekan ini di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta tanggal (27-28/07/2024)
Editor Azrohal Hasan
Discussion about this post