PWMU.CO – Sejak tahun 1982 warga Rohingya tidak diberi kewarganegaraan. Sehingga mereka yang berusia di bawah 35 tahun tidak memiliki kewarganegaraan dan itu menjadi masalah yang rumit saat ini.
Demikian yang disampaikan wakil ketua MDMC PP Muhammadiyah, DR Rahmawati Husein di depan warga Muhammadiyah kota Malang bersama MDMC dan LAZISMUH kota Malang di Aula PDM kota Malang, Sabtu malam (16/9).
Persoalan Rohingya yang pecah sejak tahun 2012 telah mengakibatkan pengungsian besar –besaran di perbatasan Bangladesh, hingga saat ini jumlah pengungsi mencapai 700 ribu.
”Hal ini telah menyebabkan PBB kewalahan karena mau tidak mau PBB harus bertindak karena kondisi Bangladesh juga memprihatinkan, perlu diketahui saat ini PBB telah menangani 60 juta pengungsi di seluruh dunia di negara-negara konflik,” ujar Ama, panggilan Rahmawati Husein.Dan hampir semua bencana itu dikarenakan peperangan bukan bencana alam, lanjut Ama.
(Baca juga: Yang Perlu Diketahui soal Rohingya dan Myanmar: Ada 11 Konflik Etnis, 4 Diantaranya di Rakhine)
Nah, melihat kebutuhan kemanusiaan yang sangat tinggi di dunia ini maka dalam membantu konflik Rohingya , Muhammadiyah tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Inbdonesia untuk Myanmar (AKIM) yang diakomodasi oleh pemerintah, dengan demikian segalanya bisa terkontrol dan lebih mudah untuk memasuki daerah – daerah konflik, yang betul –betul membutuhkan uluran tangan kita.
“Saya ibaratkan konflik di Rakhine itu seperti konflik Sampit. Hanya di Rakhine ini lebih parah lagi karena ditumpangi militer, pasti semua sudah tahu lah……dan Rakhine ini propinsi termiskin di Myanmar,” ujar Ama.
Ama juga menjelaskan terkait dengan sumbangan masyarakat sebaiknya dikumpulkan jadi satu melalui aliansi ini seperti yang sudah dilakukan Muhammadiyah melalui Lazismu/MDMC . Ada banyak kelompok yang ingin menyampaikan sendiri bantuannya ke sana, seharusnya bisa berfikir lebih jernih artinya mempertimbangkan nilai kemanfaatannya.
(Baca juga: 3 Kali Berkunjung di 2017, Inilah Foto-foto Pengungsi Rohingya yang Diabadikan Rahmawati Husein)
“Karena kalau diantar sendiri dipastikan tidak bisa masuk, karena yang diijinkan masuk itu hanya yang tergabung dalam aliansi ini, sudah banyak contohnya ada yang mau nyumbang tapi ditolak oleh Myanmar. Selain itu juga uang yang untuk transport kan lebih baik disaluirkan sekalian karena kebutuhan yang sangat tinggi,” jelas Ama.
Bayangkan untuk mengurus para pengungsi di Bangladesh itu dibutuhkan 77 juta dolar dan saat ini yang ada baru 18 juta dolar, silahkan dihitung kekurangannya , sementara PBB kan tergantung negara –negara penyumbangnya “ ujar Ama sambil mengajak hadirin untuk berfikir. (Uzlifah)
