Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. (ilustrasi Didik Nurhadi/PWMU.CO).
Oleh Sudarjo Abd. Hamid (Kader Muhammadiyah Lembata NTT)
PWMU.CO – Muhammadiyah merupakan gerakan perubahan, memiliki andil besar dalam membangun bangsa. Pergerakan muhammadiyah tidak semata pada kalangan orang tertentu atau hanya pada pusat kota, namun pergerakan mampu merambah seluruh sektor kehidupan masyarakat hingga ke pelosok negeri.
Sehingga muhammadiyah wajar mendapat apresiasi publik, untuk senantiasa terus bergerak dalam proses penerapan nilai, serta turut mengambil bagian dalam setiap pelayanan kepada anak bangsa.
Sikap Politik Muhammadiyah
Independen-aktif merupakan sikap Muhammadiyah dalam berpolitik, dan tidak bersama partai politik lainnya untuk berafiliasi. Hal inilah yang menjadi dasar pijak pada amanah khittah pada tahun 1978 di Surabaya. Namun demikian dalam proses politik Indonesia, kepada kader Muhammadiyah harus aktif di dalamnya.
Berbicara demokrasi serta sosial politik, Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan turut serta memperlancar perjalanan pemilu. Sehingga kepada kader harus terlibat secara proaktif untuk sebuah pesta demograsi.
Dalam proaktif tersebut, bukan hanya pro kepada para calon tertentu, namun bagaimana seorang kader turut memberi jalan kemaslahatan kepada siapapun juga.
Kader muhammadiyah cukup representatif dalam jejaring, menyebar dari Rencong hingga ke Papua, apalagi setia Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), hampir ada seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini memanggil dan memberi kesempatan kepada kader, untuk memiliki peran, dalam memberikjan kontribusi positif yang besar, demi keberlangsungan politik sosial dan demograsi di negeri ini. Muhammadiyah serta para kader juga tidak terlepas menjadi pengawas dan control sosial dala proses perjalanan bangsa ini.
Salah satu organisasi kemasyarakatan yang cukup lama berada pada pusaran pergolakan dan dinamika panjang, untuk mempertahankan keberadaan agar mampu hidup dan membangukan misi dakwah kepada segenap masyarakat.
Muhammadiyah dan Negara ibarat mata uang yang tidak bisa terpisahkan, sekaligus sebagai arena dakwahnya untuk boleh istiqomah berdakwah, dan Negara pun membutuhkan Muhammadiyah, karena merupakan sumber kekuatan dalam merekontruksi kehidupan masyarakat.
Muhammadiyah dalam sikap politik, terutama dalam politik praktis erat kaitannya dengan perjuangan menuju kekuasaan, Muhammadiyah mengandalkan sikap untuk menjaga ritme dan memposisikan diri untuk tidak terlibat lansung dalam perpolitikan.
Namun dalam politik kebangsaaan, Muhammadiyah memilih bersikap untuk terus aktif sesuai dengan kepribadiannya.
Kepribadian Muhammadiyah
Beberapa kepribadian Muhammadiyah yang dimiliki, untuk turut berperan dalam segala aspek hukum, undang-undang serta peraturan dan falsafah negara yang sahih, bersifat imbang dan bersama baik ke dalam maupun ke luar dengan bijaksana.
Serta turut membantu pemerintah untuk sama-sama bekerja dengan seluruh golongan serta pihak lainnya, untuk melestarikan dan membangun negara agar mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat yang diridhai Allah SWT.
Menurut Tocqueville, selain sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang kekuatan negara, tetapi juga memiliki fungsi politik.
Gerakan sipil ini tidak diprioritaskan kepada pengambilan jabatan politik melainkan melalui kontrak sosial yang dilakukan bersama masyarakat dengan keyakinan bahwa kebaikan bersama dilakukan melalui proses demokratis.
Sesuai dengan paparan konsep di atas, Muhammadiyah kerap mendapat sebutan high politic atau politik alokatif.
Sebagai corong organisasi kemasyarakatan, tentunya tidak hanya pada aspek sosial keagamaan semata, namun juga mencakup seluruh ranah kehidupan termasuk berpolitik. Hal ini tertuang dalam Khittah Denpasar 2002 yang berbunyi:
“Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya”.
Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip perjuangan kelompok kepentingan efektif dalam kehidupan negara yang demokratis”
Muhammadiyah berada pada posisi sebagai kumpulan kepentingan juga sebagai unsur penekan. Namun pada partai politik yang memiliki kepentingan besar dan dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dengan meberikan para kandidat dalam jabatan politik pemerintahan.
Namun berbeda dengan Muhammadiyah yang tidak berambisi aktif dalam mendorong kader masuk pada wilyah pemerintahan. Muhammadiyah sebagai kelompok yang memiliki kepentingan lebih efektif dalam mewakili aspirasi rakyat, dibandingkan dengan partai politik.
Tidak Buta Politik
“Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah ataupun soal-soal politik yang mendesak urusan agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara, dan irama Muhammadiyah sendiri”
Artinya Muhammadiyah berdiri memposisikan dirinya untuk tidak ikut terlibat dalam politik praktis. Namun dapat melangsungkan aktivitas yang berguna untuk melibas segala bentuk penyelewengan negara, mengkampanyekan kepada rakyat untuk turut aktif memerangi segala praktek kejahatan.
Selain itu, juga memberikan catatan kepeda pemerintah untuk terus menjaga stabilitas dan terus membangun demokrasi dan transparansi. Muhammadiyah berupaya mengelak diri dari sebuah usaha politik untuk mendapatkan posisi stategis di legislatif, meminta bagian dalam eksekutif, vesed intere untuk ditingkatkan dan dipertahankan.
Berusaha untuk menghadirkan di tengah masyarakat serta mentransformasikan ajaran Agama Islam dalam seluruh aspek kehidupan merupakan salah satu media politik dalam berdakwah.
Dalam surah An-Nahl ayat 125, menjadi pandangan untuk memaknai dan terdapat hikmah salah satunya adalah siyasah yang terkenal dengan dengan nama politik. Itu semua memberi pesan bahwa menggunakan berbagai pendekatan untuk dakwah adalah bagian dari kita mengajak manusia berada pada jalan Allah.
Dalam sosial politik Indonesia, Muhammadiyah membuktikan kedudukannya melaui beberapa kader Muhammadiyah hari ini. Mereka turut serta mengambil bagian dalam kebijakan pemerintah melalui kehadiran menjadi menteri pada Kabinet Merah Putih.
Editor Danar Trivasya Fikri
