PWMU.CO – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah lulus dalam Ujian Terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Selasa (14/1/2025). Dalam disertasinya yang berjudul “Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Sumber Daya Manusia serta Strategi Pengembangan Organisasi Partai Politik di Jawa Timur”, Suli menyoroti tata kelola partai politik (parpol) dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.
Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan promotor Prof Dr Pribadiyono MS dan co-promotor Dr Khuzaini MM.
Pentingnya Tata Kelola Rekrutmen dan Kaderisasi
Dalam pemaparannya, mantan Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur sekaligus Ketua PW Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim ini menegaskan bahwa pengelolaan rekrutmen dan kaderisasi yang baik sangat penting untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas.
Menurutnya, tata kelola tersebut semakin relevan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan 2. Regulasi ini mewajibkan partai politik menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi secara demokratis dan transparan.
“Perubahan ini mendorong partai politik untuk terus berbenah dalam tata kelola kelembagaan, termasuk memperbaiki mekanisme rekrutmen dan kaderisasi,” jelas Suli.
Mengutip Azwar (2007), Suli menjelaskan bahwa proses rekrutmen mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, hingga penempatan kader dalam jabatan strategis.
“Kualitas kader partai sangat bergantung pada pola rekrutmen dan kaderisasi yang diterapkan. Rekrutmen yang baik akan melahirkan kader berkapabilitas tinggi, sementara mekanisme yang buruk menghasilkan sebaliknya,” ujar Wakil Ketua Majelis Pustaka, Informasi, dan Digitalisasi (MPID) PWM Jatim Tersebut.
Tantangan Pragmatisme Parpol
Suli juga menyoroti tantangan dalam tata kelola parpol, seperti praktik politik kekerabatan, korupsi, dan pragmatisme yang berkembang pasca-Orde Baru. Ia menilai bahwa hal ini disebabkan oleh lemahnya proses kaderisasi di internal partai.
“Fenomena ini menunjukkan perlunya konsep modal sumber daya manusia untuk memperbaiki tata kelola kaderisasi parpol, agar mampu menghasilkan politisi yang berintegritas, kompeten, dan amanah,” tambahnya.
Proses Kaderisasi yang Berjenjang
Suli menekankan pentingnya partai politik mempersiapkan kader mereka untuk menduduki jabatan strategis. Ia mengingatkan bahwa pencalonan non-kader sebaiknya dihindari, agar ideologi partai dapat diperjuangkan dengan konsisten.
“Partai harus memastikan bahwa kader yang diajukan adalah mereka yang telah melalui proses kaderisasi yang disiplin. Hal ini penting untuk menjaga loyalitas kader dan memastikan kesinambungan perjuangan ideologi partai,” paparnya.
Transparansi dan Edukasi Politik
Sebagai solusi, Suli mengusulkan pengembangan mekanisme rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan berbasis ideologi partai.
“Tanpa memenuhi kriteria tersebut, partai politik akan dipandang pragmatis dan kehilangan simpati publik. Hal ini berisiko terhadap keberlanjutan partai,” tegasnya.
Ia juga mendorong partai politik untuk meningkatkan edukasi politik kepada generasi muda guna membentuk orientasi politik yang lebih baik.
“Dengan pemahaman politik yang mendalam, generasi muda dapat terlibat aktif dalam proses kaderisasi politik, sehingga partai politik mampu mencetak pemimpin masa depan yang andal,” tutupnya.
Penelitian Suli ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam memperkuat keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap partai politik. (*)
Penulis Wildan Nanda Rahmatullah Editor Azrohal Hasan
