PWMU.CO – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman flu burung, di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (16/1/2025).
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi ancaman global flu burung.
“Perkembangan flu burung secara global menunjukkan peningkatan risiko lintas spesies, termasuk manusia. Kita harus memperkuat deteksi dini, pengawasan, serta sinergi antarsektor dalam menghadapi tantangan ini,” ujar Sukadiono.
Melansir dari kemenkopmk.go.id, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, menyatakan peningkatan risiko lintas spesies memerlukan respons terkoordinasi. Ia menekankan pentingnya riset berbasis teknologi dan sinergi antarsektor untuk menghadapi tantangan global terkait flu burung.
“BRIN harus memimpin pengembangan teknologi deteksi dini dan mitigasi risiko. Kita juga membutuhkan kesinambungan kerja antara sektor manusia, hewan, dan lingkungan untuk memastikan langkah pencegahan berjalan optimal,” tambahnya.
Pertemuan ini mengulas situasi global flu burung, termasuk kasus kematian pertama akibat H5N1 di Amerika Serikat dan Cambodia, penyebaran virus melalui burung liar dan ke mamalia seperti sapi perah di Amerika, dan peningkatan kasus pada manusia dan hewan di Tiongkok serta Eropa.
Menanggapi situasi tersebut, Indonesia telah memiliki berbagai kerangka regulasi seperti Permenko PMK No. 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, dan Keputusan Menko PMK No. 20 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru yang merupakan amanah dari Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pendemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
Langkah tindak lanjut yang didapatkan meliputi perumusan aspek-aspek yang harus di perkuat di lintas kementerian dan lembaga seperti sistem pengawasan dan deteksi dini, sistem laboratorium, mekanisme koordinasi antar sektor, penguatan sistem kesiapsiagaan, penelitian dan pengembangan, anggaran, tata laksana, serta analisis dan manajemen risiko.
Testing dan surveilans pada hewan mamalia serta satwa liar dan peningkatan surveilans influenza pada pekerja peternakan menjadi salah satu bagian tindak lanjut utama dari koordinasi ini sebagai langkah awal melakukan mitigasi ancaman flu burung. Selain itu, mitra pembangunan seperti FAO, WHO, CDC Indonesia serta asosiasi-asosiasi profesi juga diundang untuk memberikan informasi perkembangan dan masukan dalam penyusunan rencana aksi nasional.
Melalui pembahasan yang dilakukan, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Kemenko PMK, Nancy Dian Anggraeni menyimpulkan pentingnya penguatan regulasi, kesiapan sumber daya manusia lintas sektor, serta pendanaan preventif dan deteksi dini untuk mencegah potensi pandemi flu burung.
“Kita harus bergerak bersama, tidak hanya mengandalkan regulasi dan kebijakan tetapi juga aksi nyata di lapangan, dengan demikian kejadian luar biasa dan wabah flu burung pada tahun 2005-2017, dengan angka kematian pada manusia yang tinggi (87%) tidak terjadi lagi, demikian pula pandemi dapat dicegah dan/atau dimitigasi” ujar Nancy.
Acara ini dihadiri perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Karantina Indonesia, mitra-mitra pembangunan Indonesia serta Asosiasi profesi seperti PB PDHI, IDI, dan Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan Indonesia One Health University Network.
Penulis Humas Menko PMK Editor Azrohal Hasan
