PWMU.CO – Kalau umat Islam mau mengangkat harkat, martabat dan kehormatan umat, maka umat Islam harus merebut dan urus kekuasaan negara ini. Kalau tidak, umat Islam akan selalu dipojok-pojokkan terus dengan dituduh teroris, radikal, anti kebinekaan.
Hal itu dikatakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari dalam acara Konsolidasi Muhammadiyah Jawa Timur di Tahun Politik yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim di Aula Mas Mansyur, Sabtu (28/4/2018).
Hajri mengatakan, sekali-kali umat Islam, dalam hal ini Muhammadiyah tampil gagah menjadi penyelenggara negara sehingga bisa gantian menuduh. ”Orang kok dituduh terus dari dulu. Ya, karena umat Islam nggak berkuasa,” katanya.
Dijelaskan, minoritas di negeri bisa terhormat itu karena perjuangan. ”Itu nggak datang dari langit,” tuturnya.
Hajri mengungkapkan, kondisi itu terjadi karena umat Islam menjauhi politik dan menjauhi kekuasaan. “Kapokmu kapan dituduh-dituduh terus,” ujarnya.
Coba, kata Hajri, jika umat Islam menjadi penguasa, maka umat Islam tidak akan lagi diancam. Sebaliknya, gantian bisa mengancam. ”Jangan kita ini mengeluh jadi mayoritas, tapi miskin dan terpojokan. Orang yang jumlahnya banyak kok mengeluh merasa terpojok. Lucu,” sindirnya.
Hajri menegaskan kembali, kondisi diskriminasi terhadap umat Islam terjadi karena umat Islam tidak berkuasa. ”Kenapa tidak berkuasa karena kita menjauhi politik. Artinya kita sekuler itu,” tegasnya.
Akibatnnya, lanjut dia, mau apa-apa warga Muhammadiyah dilarang. ”Mau ngomong politik di masjid saja dilarang. Itu karena menjauhi dari kekuasaan. Umat Islam jauh dari politik,” jelasnya,
”Supaya umat Islam di Indonesia bukan hanya terbesar dan mayoritas. Tapi terhormat, bermatabat, harkat. Ya, umat Islam harus menjadi penguasa,” tandasnya. (Aan)