PWMU.CO – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu yang ditandai dengan pemukulan dol—alat musik semacam beduk khas Bengkulu—bersama Ketua Umum Pimpian Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu Saefullah dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Ada tiga isu atau topik utama yang disampaikan Jokowi dalam sambutan di hadapan ribuan anggota, peserta, dan peninjau Tanwir yang memadati tenda yang dipasang di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (15/2/19) pagi.
Topik pertama, Jokowi mengungkap ‘kedekatannya’ dengan Muhammadiyah. “Supaya juga bapak ibu ketahui, Jan Ethes lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Mungkin ada yang belum tahu,” kata Jokowi soal cucunya itu. Dia menjelaskan bahwa istrinya, Iriana, adalah lulusan Universitas Muhammadiyah Solo.
Jokowi mengatakan, dia sudah kerab mengunjungi amal usaha Muhammadiyah baik di Jakarta, Yogyakarta, Jawa timur, Jawab Barat; baik sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan rumah sakit. “Rakyat Indonesia berterima kasih pada amal usaha Muhammadiyah,” ujarnya.
Topik kedua, Jokowi mengemukakan pentingnya pembangunan infrastruktur. Dengan memanfaat layar lebar yang dipasang di panggung, Jokowi menampilkan fot dan video keberhasilan pembangunan infrastruktur itu, termasuk pembangunan Trans Papua.
Topik ketiga, Jokowi menjawab isu-isu yang dia anggap memojokkan dirinya. Yaitu soal PKI, antek asing dan aseng, dan kriminalisasi ulama. Dalam pembukaan Tanwi Muhammadiyah ini Jokowi menjawab semua tudingan tersebut. “Saya mulai dulu dengan antek asing,” ucapnya.
Dia membantah sebagai antek asing. Menurutnya, justru ia berhasil menyelamatkan aset-aset nasional dari pihak asing seperti Blok Mahakam, Chevron, dan Freeport. “Sangat tidak mudah mengambil alih seperti ini. Kalau mudah, sudah dari dulu diambil alih,” ujarnya.
Soal isu PKI, Jokowi membantah dengan mengemukakan data kelahirannya tahun 1961. “PKI dibubarkan tahun 65-66. Umur saya masih 4 tahun. Kalau ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI, berarti dulu ada PKI balita,” ujarnya.
Isu kriminalisasi juga dibantah Jokowi. Menurutnya semua orang sama di hadapan hukum. “Kalau ada gubernur, menteri, bupati, insinyur, dokter bermasalah di depan hukum, pasti aparat hukum akan menindaklanjuti. Yang namanya kriminalisasi kalau tidak bersalah di sel itu baru kriminalisasi,” ujarnya. (MN)
