PWMU.CO – Memilih pemimpin dalam pandangan Islam adalah wajib secara syariat dan secara rasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof Dr HM Din Syamsuddin MA dalam Kuliah Kebangsaan bertema Masa Depan Politik Umat Islam di Hall Sang Pencerah Universitas Muhammadiyah Gresik, Ahad (10/3/19) sore.
Mengutip Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi, Din mengatakan secara syariat, maksudnya para pemimpin inilah yang akan menegakkan hukum dan syariat Islam di suatu masyarakat. Sedangkan wajib secara rasional (aqliyah) berarti keberadaan pemimpin di tengah masyarakat akan meniadakan tindakan-tindakan kedzaliman, perselisihan di antara masyarakat.
“Maka dari sinilah diperlukan pemimpin yang akan mengatur kehidupan yang dapat mewadahi kehidupan berkemajemukan dan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.
Di hadapan 400 peserta Penguatan Managemen Masjid dan Upgrading Mubalig, Din menegaskan memilih pemimpin adalah persoalan duniawi sekaligus ukhrawi yang akan dipertanggunjawabkan nantinya di hadapan Allah SWT. “Maka bukan persoalan main-main,” tegasnya.
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, kepemimpinan—termasuk kepemimpinan negara dan bangsa—adalah kelanjutan dari misi kenabian yang bertujuan untuk memelihara agama dan menjaga agama sebagai salah satu maqashid asy-syariah (tujuan syariat Islam) dan baru mengatur kehidupan duniawi.
Ketua Umum Pimpinaan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini berpesan pada umat Islam khususnya warga Muhammadiyah dalam agenda demokrasi Pemilu 2019 memilih pemimpin yang tidak menyapihkan atau menanggalkan agama. Karena, menurutnya, politik tidak bisa dipisahkan dari agama.
Dua Pendekatan Pilih Pemimpin
Pada kegiatan yang diinisiasi oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik itu Din Syamsudin menyampaikan pendapatnya agar dalam menentukan pemimpin bangsa ini menggunakan perpaduan dan gabungan dari dua pendekatan.
Pertama, pendekatan yang bersifat ruhiyah (spiritual) dengan memperhatikan hati. “Istafti qalbaka, mintalah fatwa pada qalbumu atau sanubarimu,” kata Din
Din menegaskan, karena hati tidak akan pernah berbohong, maka bila masih ragu-ragu lakukan istikharah. “Pilih pasangan Calon Presiden 01 atau 02,” jelas Din
Kedua, dikombinasikan dengan pendekatan rasional (aqliyah). Din menyampaikan, dalam memilih pemimpin bangsa, masyarakat perlu memiliki literasi politik, kecerdasan politik, sehingga umat Islam tidak terjebak oleh situasi politik belaka seperti terpengaruh oleh opini, pencitraan calon, atau iklan-iklan di TV.
Oleh karenanya, lanjut Din, “Siapakah yang terbaik dan lebih pantas, yang baik dari yang tidak baik (buruk) atau yang terbaik dari yang baik-baik, maka sebaiknya jangan golput, karena itu perilaku yang tidak bertanggungjawab,” urai Din.
Din mewanti-wanti agar umat Islam ikut ambil bagian dan berpikir secara rasional untuk memilih pemimpin yang sejati, yang memperhatikan, memedulikan dan membela kepentingan umat dan agama Islam. “Karena tujuan sejatinya manusia berpolitik semata-mata adalah li’izzi al-Islam wa al-muslimiin fii Indonesia yang juga diperuntukan dalam rangka kemajemukan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam menghadapi dinamika politik saat ini, Din juga berpesan kepada hadirin agar menjadi warga Muhammadiyah yang terdidik sehingga memiliki pengetahuan dan kecerdasan tentang ilmu politik. “Jangan sampai kita terpedaya oleh money politic. Kalau bisa laporkan saja untuk dapat dijadikan sebagai pembelajaran, karena Allah juga melaknat perilaku tersebut,” pesannya.
Indonesia ini, sambungnya, sedang merindukan pemimpin yang secara konteks kebangsaan dapat menegakkan kedaulatan negara. “Bangsa Indonesia ini dapat mengambil pelajaran dari Presiden pertama RI yaitu Ir Soekarno dalam pidato Trisakti tahun 1963 yang berbunyi negara yang berdaulat, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial dan budaya,” ungkapnya.
“Sehingga pemimpin yang otentik (sejati)—bukan yang kamuflase (kosmetik)—yang akan hadir memimpin bangsa Indonesia mendatang,” harapnya. (Anis Shofatun)
