Akankah Sejarah Terulang dengan Kondisi Yang Lebih Brutal?

Gelombang perubahan sosial-politik yang kini sedang terjadi terasa jauh lebih mengerikan daripada eskalasi krisis 1998 silam. Pada masa reformasi, Gerakan ’98 membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk mencapai titik puncaknya.

Proses itu bermula sejak mencuatnya kasus Busang di Kalimantan pada 1996, lalu berlanjut dengan berbagai krisis ekonomi dan politik yang menggerogoti kepercayaan publik, hingga akhirnya meledak menjadi kerusuhan besar pada Mei 1998. Semua berlangsung dengan ritme yang panjang, akumulatif, dan berlapis.

Namun, rangkaian peristiwa yang terjadi di akhir Agustus 2025 ini memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda. Krisis yang sedang menggelinding ini hadir dengan kecepatan luar biasa: hanya dalam hitungan kurang dari satu minggu, eskalasi sosial-politik yang besar sudah terbentuk.

Semua terjadi begitu padat, intens, dan berbahaya, seolah sebuah badai instan yang datang tanpa aba-aba. Jika 1998 bisa dianalogikan sebagai letusan gunung berapi setelah tekanan panjang, maka 2025 lebih menyerupai tsunami yang tiba-tiba menyapu habis apa pun yang ada di depannya.

Perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa dinamika krisis sosial-politik Indonesia kini memasuki fase baru. Apa yang kita hadapi bukan lagi semata-mata ledakan akibat satu isu, tetapi hasil dari akumulasi penderitaan rakyat selama lebih dari satu dekade. Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi telah meninggalkan jejak luka yang dalam.

Banyak janji perubahan yang tak kunjung terwujud, proyek pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, serta beban hidup yang semakin berat. Seluruh kekecewaan itu menumpuk, lalu mencari momen untuk meledak. Dan Agustus 2025 menjadi momentum yang tak terelakkan.

Penderitaan rakyat ini tidak berdiri sendiri. Rasa dikhianati semakin kuat karena bukan hanya eksekutif yang gagal menjawab persoalan, tetapi juga legislatif dan birokrasi negara. DPRD, DPR RI, hingga pejabat tinggi negara dianggap hanya sibuk dengan agenda politik, perebutan kursi kekuasaan, dan kepentingan kelompok.

Ketika rakyat semakin terhimpit oleh harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan ketidakpastian, para wakilnya justru tampak larut dalam perebutan pengaruh. Ketidakpekaan inilah yang akhirnya menjadi bahan bakar tambahan yang menyulut amarah publik.

Tak berhenti di sana, aparat kepolisian juga mendapat sorotan besar. Selama bertahun-tahun, polisi terlihat arogan, represif, dan lebih sering melindungi kepentingan elit daripada rakyat. Hubungan rakyat dengan aparat semakin jauh, penuh curiga, dan berlapis luka.

Gunung ketidakpercayaan ini akhirnya benar-benar meletus ketika sebuah insiden tragis terjadi: sebuah kendaraan taktis Brimob (Rantis) melindas seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan. Peristiwa itu bukan sekadar kecelakaan tragis, melainkan simbol betapa murahnya nyawa rakyat di hadapan kekuasaan.

Nama Affan segera menjelma menjadi ikon perlawanan, tanda betapa dalam luka yang dirasakan masyarakat.

Situasi panas ini semakin berbahaya ketika ada indikasi bahwa sebagian elit politik mencoba menunggangi gelombang kemarahan rakyat. Ada skenario yang beredar bahwa kerusuhan dan demonstrasi besar bisa dijadikan alasan untuk menggulingkan Presiden Prabowo, lalu mendorong Gibran sebagai penggantinya.

Jika benar demikian, maka bangsa ini akan memasuki babak yang lebih kelam. Rakyat tidak menginginkan sekadar pergantian wajah penguasa. Mereka menginginkan perubahan yang substansial, bukan permainan elit yang hanya merombak struktur di atas tanpa menyelesaikan akar masalah di bawah.

Bahaya skenario semacam ini sangat nyata. Jika rakyat merasa aspirasi mereka kembali menjadi mainan, gelombang protes bisa berubah menjadi amukan yang tak terkendali. Krisis sosial akan semakin dalam, institusi negara kian kehilangan legitimasi, dan masa depan bangsa berpotensi runtuh dalam kekacauan yang lebih besar.

Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya sistem politik yang terguncang, tetapi seluruh tatanan sosial terancam roboh.

Tanda-tandanya sudah terlihat. Rasa percaya publik terhadap institusi pemerintahan hampir hancur. Solidaritas rakyat yang dulu menjadi kekuatan kini mulai retak, berganti menjadi kecurigaan dan rasa frustasi. Kesenjangan sosial semakin mencolok, ekonomi makin pincang, hukum seakan lumpuh, dan masyarakat kehilangan arah.

Gelombang protes yang terus membesar adalah jeritan kolektif rakyat yang merasa tidak ada lagi ruang untuk bertahan, kecuali dengan melawan.

Sejarah memang seakan mengulang, tetapi kali ini dengan tempo yang jauh lebih cepat, lebih brutal, dan lebih tak terduga. Jika pada 1998 masyarakat masih bisa menyusun ritme perjuangan dalam waktu panjang, kini rakyat terjebak dalam situasi yang bergerak dalam hitungan hari.

Tak ada lagi ruang untuk bernafas atau menimbang. Segalanya berubah menjadi badai instan yang mengguncang fondasi bangsa.

Krisis 2025 ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama elit politik dan pemegang kekuasaan. Mereka harus menyadari bahwa tidak seharusnya memperlakukan rakyat sebagai objek. Aspirasi rakyat harus benar-benar didengar, penderitaan mereka harus ditangani, dan rasa keadilan harus ditegakkan.

Tanpa itu semua, sejarah akan mencatat 2025 sebagai babak paling kelam dalam perjalanan republik ini—lebih cepat, lebih kejam, dan lebih mengerikan daripada 1998.***