PWMU.CO– Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Daerah Istimewa Yogyakarta membuat pernyataan sikap menilak revisi Undang-Undang KPK. Penolakan disampaikan dalam jumpa pers di kampus, Kamis (12/9/2019).
Mereka terdiri dari Pemuda Muhammadiyah (PM), Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA), lkatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan lkatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah IMM DIY Muhammad Hasnan Nahar mengatakan, perumusan revisi terlalu dipaksakan dan dilakukan tidak dengan transparan.
Menurut dia, ada sembilan persoalan dalam draf RUU KPK yang
akan berdampak pada pelumpuhan kerja
KPK. Sembilan hal tersebut adalah independensi KPK
yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas
yang dipilih DPR, pembatasan sumber penyidik dan penyelidik, koordinasi dengan
Kejaksaan Agung dalam penuntutan perkara
korupsi, perkara yang mendapat perhatian
masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan
perkara di tahap penuntutan dipangkas, kewenangan strategis dihilangkan, dan
kewenangan untuk mengelola pelaporan dan pemerikasaan LHKPN dipangkas.
Senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Wilayah IPM DIY Ahmad Hawari Jundullah. Dia menyatakan, Surat Presiden yang berisi mandat kepada Menkumham dan Menpan RB untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat. ”Dalam dua periode, dua kali presiden berjanji memperkuat KPK itu harus dibuktikan,” katanya. (*)
Penulis Affan Safani Adham Editor Sugeng Purwanto
0 Tanggapan
Empty Comments